JK: Kasus Freeport Skandal Terbesar di Indonesia
JK: Kasus Freeport Skandal Terbesar di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyebut kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya terkait rencana perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, yang melibatkan pimpinan DPR sebagai skandal terbesar di Tanah Air. (Baca: Freeport Sudah Gunakan Lobi Politik Sejak Zaman Soeharto).
Dia geram dengan tingkah pimpinan parlemen yang mencoba memeras perusahaan yang memiliki investasi terbesar di Tanah Air. Bahkan, saat periode Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, kasus seperti ini tidak pernah terjadi.
"Freeport ini skandal terbesar di Indonesia. Saya protes, masa saya dapat 9%. Harusnya lebih dong," guyonnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12/2015).
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini bersyukur kasus pemerasan yang melibatkan dua nama pimpinan tertinggi negara ini tidak sampai terjadi. Dia berharap, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak dibungkam oleh oknum-oknum agar skandal ini tidak terkuak. (Baca: Luhut Akui Banyak Desakan Perpanjang Kontrak Freeport).
"Saya yakin Golkar katakan suara Golkar suara rakyat. Rakyat menghendaki korupsi dihentikan. Saya katakan saya punya otoritas mengatakan kan," tandasnya.
Seperti diketahui, belum lama ini publik dikejutkan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang menyebutkan bahwa ada politisi kuat di DPR yang melakukan pencatutan nama Jokowi-JK dalam kaitannya dengan rencana perpanjangan kontrak karya raksasa tambang Amerika Serikat, Freeport. (Baca: Skandal Freeport, MKD DPR Minta Keterangan Jokowi dan JK).
Politisi yang kini disebut-sebut adalah pimpinan DPR Setya Novanto meminta Freeport memberikan saham sekitar 20%, yang nantinya saham tersebut akan dibagi untuk Presiden Jokowi dan Wapres JK. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam pengusutan MKD.
Baca Juga:
Rizal Ramli: Kontrak Freeport Banyak Hengki Pengki
RI Dapat Durian Runtuh jika Tak Perpanjang Kontrak Freeport
Tak Lakukan Divestasi, Operasional Freeport Dipaksa Berhenti
Skandal Freeport, Diduga Sudirman Said Dimanfaatkan JK
Dia geram dengan tingkah pimpinan parlemen yang mencoba memeras perusahaan yang memiliki investasi terbesar di Tanah Air. Bahkan, saat periode Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, kasus seperti ini tidak pernah terjadi.
"Freeport ini skandal terbesar di Indonesia. Saya protes, masa saya dapat 9%. Harusnya lebih dong," guyonnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12/2015).
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini bersyukur kasus pemerasan yang melibatkan dua nama pimpinan tertinggi negara ini tidak sampai terjadi. Dia berharap, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak dibungkam oleh oknum-oknum agar skandal ini tidak terkuak. (Baca: Luhut Akui Banyak Desakan Perpanjang Kontrak Freeport).
"Saya yakin Golkar katakan suara Golkar suara rakyat. Rakyat menghendaki korupsi dihentikan. Saya katakan saya punya otoritas mengatakan kan," tandasnya.
Seperti diketahui, belum lama ini publik dikejutkan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang menyebutkan bahwa ada politisi kuat di DPR yang melakukan pencatutan nama Jokowi-JK dalam kaitannya dengan rencana perpanjangan kontrak karya raksasa tambang Amerika Serikat, Freeport. (Baca: Skandal Freeport, MKD DPR Minta Keterangan Jokowi dan JK).
Politisi yang kini disebut-sebut adalah pimpinan DPR Setya Novanto meminta Freeport memberikan saham sekitar 20%, yang nantinya saham tersebut akan dibagi untuk Presiden Jokowi dan Wapres JK. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam pengusutan MKD.
Baca Juga:
Rizal Ramli: Kontrak Freeport Banyak Hengki Pengki
RI Dapat Durian Runtuh jika Tak Perpanjang Kontrak Freeport
Tak Lakukan Divestasi, Operasional Freeport Dipaksa Berhenti
Skandal Freeport, Diduga Sudirman Said Dimanfaatkan JK
(izz)
Explore More