Ini Alasan Pemerintah Bentuk Program Satu Juta Rumah
Rabu, 02 Desember 2015 - 12:07 WIB
Ini Alasan Pemerintah Bentuk Program Satu Juta Rumah
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan alasan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) membentuk program satu juta rumah, yang ditargetkan akan dilaksanakan setiap tahun dalam waktu lima tahun mendatang.
Dia menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki penduduk sekitar 250 juta jiwa. Jika diilustrasikan dalam satu rumah terdapat empat penghuni, maka setidaknya dibutuhkan sekitar 60 juta rumah untuk mewadahi 250 juta penduduk Indonesia. (Baca: JK: Ketersediaan Rumah Cermin Keadilan Bangsa).
"Kalau pertumbuhan 1,5% per tahun artinya setiap tahun kita butuh tambahan rumah sejuta," katanya dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Realestat Indonesia di The Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Rabu (2/12/2015).
Menurutnya, jika program tersebut tidak tercapai maka akan terjadi penumpukan serta makin panjang daftar penduduk di Tanah Air yang tidak memiliki rumah serta tinggal di tempat tidak layak.
"Karena itulah maka hal ini harus dicapai, pada saat ini orang masih tinggal berdempetan tapi pada saatnya tentu pemerintah menjamin adanya kehidupan yang wajar," tegas dia.
JK menambahkan, aspek terpenting dalam pembangunan perumahan adalah lahan. Sayangnya, ketersediaan lahan di dunia ini sangat terbatas dan harganya selalu naik. "Maka kebijakan perumahan bertingkat harus dijalankan agar kita tidak bermasalah besar," pungkasnya.
Dia menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki penduduk sekitar 250 juta jiwa. Jika diilustrasikan dalam satu rumah terdapat empat penghuni, maka setidaknya dibutuhkan sekitar 60 juta rumah untuk mewadahi 250 juta penduduk Indonesia. (Baca: JK: Ketersediaan Rumah Cermin Keadilan Bangsa).
"Kalau pertumbuhan 1,5% per tahun artinya setiap tahun kita butuh tambahan rumah sejuta," katanya dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Realestat Indonesia di The Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Rabu (2/12/2015).
Menurutnya, jika program tersebut tidak tercapai maka akan terjadi penumpukan serta makin panjang daftar penduduk di Tanah Air yang tidak memiliki rumah serta tinggal di tempat tidak layak.
"Karena itulah maka hal ini harus dicapai, pada saat ini orang masih tinggal berdempetan tapi pada saatnya tentu pemerintah menjamin adanya kehidupan yang wajar," tegas dia.
JK menambahkan, aspek terpenting dalam pembangunan perumahan adalah lahan. Sayangnya, ketersediaan lahan di dunia ini sangat terbatas dan harganya selalu naik. "Maka kebijakan perumahan bertingkat harus dijalankan agar kita tidak bermasalah besar," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
