Paket Kebijakan Ekonomi Lanjutan Fokus Tangkal Kenaikan Fed Rate
Paket Kebijakan Ekonomi Lanjutan Fokus Tangkal Kenaikan Fed Rate
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memberikan perhatian khusus terkait rencana Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan (Fed Rate) dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 15-16 Desember mendatang. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyebutkan paket kebijakan ekonomi jilid VII disiapkan untuk menangkal dampak kemungkinan naiknya The Fed.
Dia menuturkan, fokus paket kebijakan ekonomi jilid VII terutama untuk menstimulasi, memudahkan, dan juga mengantisipasi jika The Federal Reserves menaikkan suku bunga dari angka 0-0,25 persen "Kami sudah siap baik dari segi efisiensi, segi produktivitas dan juga kemudahan dunia usaha bagi buat perusahaan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).
Selain itu, sambung Politisi PDI-Perjuangan ini, paket kebijakan jilid VII juga akan memasukkan mengenai revisi daftar negatif investasi (DNI) yang sudah berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari sejumlah kementerian/lembaga terkait. Pasalnya, list DNI yang saat ini masih banyak menerima keluhan.
"Jadi hal yang berkaitan dengan daftar negatif list investasi akan dibahas karena memang ada beberapa yang dikeluhkan. Contohnya kenapa angkanya nanggung misalnya 33%. Kenapa tidak tetap dijaga, mayoritas pengawasan tetap berada di bangsa Indonesia. Di mana sampai dengan 51% negative list-nya dinaikkan, itu salah satu hal yang dibicarakan," tandasnya.
Dia menuturkan, fokus paket kebijakan ekonomi jilid VII terutama untuk menstimulasi, memudahkan, dan juga mengantisipasi jika The Federal Reserves menaikkan suku bunga dari angka 0-0,25 persen "Kami sudah siap baik dari segi efisiensi, segi produktivitas dan juga kemudahan dunia usaha bagi buat perusahaan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).
Selain itu, sambung Politisi PDI-Perjuangan ini, paket kebijakan jilid VII juga akan memasukkan mengenai revisi daftar negatif investasi (DNI) yang sudah berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari sejumlah kementerian/lembaga terkait. Pasalnya, list DNI yang saat ini masih banyak menerima keluhan.
"Jadi hal yang berkaitan dengan daftar negatif list investasi akan dibahas karena memang ada beberapa yang dikeluhkan. Contohnya kenapa angkanya nanggung misalnya 33%. Kenapa tidak tetap dijaga, mayoritas pengawasan tetap berada di bangsa Indonesia. Di mana sampai dengan 51% negative list-nya dinaikkan, itu salah satu hal yang dibicarakan," tandasnya.
(akr)
Explore More