Menhub Jonan Bongkar Keberhasilan Tiket Elektronik Kereta Api
Kamis, 10 Desember 2015 - 18:44 WIB
Menhub Jonan Bongkar Keberhasilan Tiket Elektronik Kereta Api
A
A
A
BANDUNG - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan membongkar rahasia keberhasilan penggunaan e-ticketing atau tiket elektronik untuk kereta api. Hal itu Dia sampaikan dalam diskusi bertema 'Berbeda untuk Berubah' disela Festival Antikorupsi 2015 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung.
Ketika ditanya moderator perihal rahasia sukses di balik keberhasilan menata kereta api yang dulu terkesan semrawut hingga terbit seperti sekarang. Dia menjawab, "Apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya kerja," katanya di Bandung, Kamis (10/12/2015).
Menurutnya sejak e-ticketing diterapkan pada kereta rel listrik (KRL) Jabotabek mulai 2012, pihaknya melakukan pengawasan ketat tanpa toleransi. Dia juga menambahkan untuk membenahi transportasi kereta api yang terpenting adalah mengedepankan perbaikan dari segi administrasi dan kondisi kereta, tanpa memikirkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPKK).
Seperti diketahui pada tahun 2006-2007, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan disclaimer dari BPK-RI. Penilaian BPK atas Kemenhub berubah menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada periode tahun 2008-2012. Mulai 2013, BPK memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Begitu pula dengan pemeriksaan pada semester I-2014 lalu.
"Kalau dikasih Willingness to pay (WTP) tapi kereta masih (semrawut) seperti itu, lebih baik tidak WTP tapi bentuk kereta sudah baik," tandasnya.
Ketika ditanya moderator perihal rahasia sukses di balik keberhasilan menata kereta api yang dulu terkesan semrawut hingga terbit seperti sekarang. Dia menjawab, "Apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya kerja," katanya di Bandung, Kamis (10/12/2015).
Menurutnya sejak e-ticketing diterapkan pada kereta rel listrik (KRL) Jabotabek mulai 2012, pihaknya melakukan pengawasan ketat tanpa toleransi. Dia juga menambahkan untuk membenahi transportasi kereta api yang terpenting adalah mengedepankan perbaikan dari segi administrasi dan kondisi kereta, tanpa memikirkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPKK).
Seperti diketahui pada tahun 2006-2007, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan disclaimer dari BPK-RI. Penilaian BPK atas Kemenhub berubah menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada periode tahun 2008-2012. Mulai 2013, BPK memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Begitu pula dengan pemeriksaan pada semester I-2014 lalu.
"Kalau dikasih Willingness to pay (WTP) tapi kereta masih (semrawut) seperti itu, lebih baik tidak WTP tapi bentuk kereta sudah baik," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
