Pengusaha Bioskop Nasional Tolak Pembukaan Investasi Asing

JAKARTA - Rencana BKPM dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) membuka investasi asing di sektor usaha bioskop mendapat penolakan keras dari Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Terlebih, usulan itu belum pernah dibahas dengan pengusaha bioskop nasional.

"Padahal, kamilah yang menjadi pelaku usaha bioskop dan yang akan terkena dampak apabila usulan itu diterima begitu saja," ujar Ketua Umum GPBSI Djonny Syafruddin, dalam siaran persnya kepada Sindonews, Jumat (11/12/2015).

Dia menyatakan, Mempertimbangkan kelangsungan usaha bioskop independen/non-jaringan di Tanah Air, GPBSI tidak sependapat dan menolak keras rencana pencabutan Daftar Negatif Investasi (DNI) bioskop.

"Kami sudah menyampaikan penolakan tersebut sebagai hasil Rapat Kerja Nasional GPBSI kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku penanggung jawab sektor perfilman melalui Direktur Jenderal Kebudayaan, beberapa waktu lalu," kata Djonny.

"Saya menyesalkan berkembangnya wacana pencabutan DNI ini tanpa pernah melibatkan kami sebagai asosiasi perbioskopan. GPBSI belum pernah diajak berdiskusi tentang DNI baik oleh BKPM maupun Bekraf. Kami yakin pencabutan usaha bioskop dari DNI jelas-jelas akan menghantam bioskop independen/non-jaringan," tegasnya.

Djonny mengingatkan pencabutan DNI bioskop membawa ancaman penguasaan sektor perbioskopan nasional oleh pihak asing. Bioskop jaringan, seperti 21 dan Cinemaxx justru akan melihat pembukaan DNI ini sebagai peluang untuk mendapatkan calon pembeli asing.

"Dan kalau itu sudah terjadi, maka bioskop independen akan sendirian menghadapi serbuan bioskop asing dan perlahan pasti akan mati. Kalau
asing sudah menguasai perbioskopan di sini, lantas apa yang bisa kita miliki sebagai putra bangsa?" imbuhnya.