Bos Indofood Ungkap Kendala RI Capai Swasembada Pangan
Senin, 28 Desember 2015 - 13:04 WIB
Bos Indofood Ungkap Kendala RI Capai Swasembada Pangan
A
A
A
JAKARTA - Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang membeberkan kendala Indonesia untuk mencapai kedaulatan (swasembada) pangan yang ditargetkan pemerintah dapat dicapai 2019.
Menurutnya, salah satu kendala yang hingga kini belum ada solusinya adalah pengembangan industri penyimpanan pangan, seperti beras, dan berbagai jenis hasil tani lainnya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang luput dari pandangan pemerintah menuju swasembada pangan.
"Sebetulnya ada teknologi pasca panen, ini tidak pernah sentuh, karena kena pajak 10%, jasa itu tidak tumbuh, padahal dia menjaga kualitas, menjaga umur simpan hasil petani," katanya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin (28/12/2015).
Dia menerangkan, saat ini teknologi penyimpanan yang digunakan di Indonesia masih bersifat tradisional, dengan mengandalkan sinar matahari untuk mengeringkan beberapa produk tani, seperti gabah.
Pada dasarnya, para ilmuan di Tanah Air telah mampu menciptakan teknologi penyimpanan pangan yang canggih. Namun, lantaran dikenakan pajak yang terlalu tinggi, membuat teknologi tersebut tidak diaplikasikan.
"Tetapi gara-gara pajak 10% tersebut, temuan mereka tidak bisa diaplikasikan, ini sebenarnya masalah utamanya," ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Franky ini menambahkan, negara akan mudah mewujudkan swasembada pangan jika mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mencapai cita-cita tersebut.
"Kalau perlu petaninya sendiri perlu dibekali pengetahuan IT, dan fasilitasi teknologi agar petani mendapatkan penghasilan yang lebih baik," pungkasnya.
Baca Juga:
Bulog: Indonesia Masih Jauh dari Kedaulatan Pangan
Bulog Tagih Janji Pemerintah Bentuk Badan Otoritas Pangan
Terkait Impor Beras, Bulog Juga BUMN yang Harus Untung
Menurutnya, salah satu kendala yang hingga kini belum ada solusinya adalah pengembangan industri penyimpanan pangan, seperti beras, dan berbagai jenis hasil tani lainnya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang luput dari pandangan pemerintah menuju swasembada pangan.
"Sebetulnya ada teknologi pasca panen, ini tidak pernah sentuh, karena kena pajak 10%, jasa itu tidak tumbuh, padahal dia menjaga kualitas, menjaga umur simpan hasil petani," katanya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin (28/12/2015).
Dia menerangkan, saat ini teknologi penyimpanan yang digunakan di Indonesia masih bersifat tradisional, dengan mengandalkan sinar matahari untuk mengeringkan beberapa produk tani, seperti gabah.
Pada dasarnya, para ilmuan di Tanah Air telah mampu menciptakan teknologi penyimpanan pangan yang canggih. Namun, lantaran dikenakan pajak yang terlalu tinggi, membuat teknologi tersebut tidak diaplikasikan.
"Tetapi gara-gara pajak 10% tersebut, temuan mereka tidak bisa diaplikasikan, ini sebenarnya masalah utamanya," ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Franky ini menambahkan, negara akan mudah mewujudkan swasembada pangan jika mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mencapai cita-cita tersebut.
"Kalau perlu petaninya sendiri perlu dibekali pengetahuan IT, dan fasilitasi teknologi agar petani mendapatkan penghasilan yang lebih baik," pungkasnya.
Baca Juga:
Bulog: Indonesia Masih Jauh dari Kedaulatan Pangan
Bulog Tagih Janji Pemerintah Bentuk Badan Otoritas Pangan
Terkait Impor Beras, Bulog Juga BUMN yang Harus Untung
(izz)
Lihat Juga :
