Dirjen Perhubungan Darat Mundur Dinilai sebagai Tumbal
Selasa, 29 Desember 2015 - 02:15 WIB
Dirjen Perhubungan Darat Mundur Dinilai sebagai Tumbal
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Angkatan Muda Samudera Raya (Amara) Herfan Nurmansa memandang langkah Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengundurkan diri bukan sebagai keputusan pribadi. Dia menduga hal tersebut ada dorongan dari atasan.
Menurutnya, menjelang akhir tahun 2015 berakhir Djoko adalah korban atas ketidakmampuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurus negara.
"Dulu publik dicekoki berita soal kebaikan Jokowi tanpa cacat, masuk gorong-gorong, gembar-gembor mampu tingkatkan ini dan itu dalam waktu singkat, nyatanya urus kemacetan aja tidak bisa. Celakanya Dirjen Djoko dijadikan tumbal," kata Herfan melalui keterangan tertulis kepada Sindonews, Senin, (28/12/2015).
Herfan mengatakan, langkah Djoko patut diapresiasi jika keputusan tersebut merupakan keputusan pribadi. Menurutnya, langkah serupa patut dicontoh oleh para anggota Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo jika mereka tidak bekerja dengan baik. Termasuk di dalamnya Jaksa Agung HM Prasetyo.
"Jika kinerjanya buruk, anggota Kabinet sebaiknya mundur. Ini berlaku bagi Wapres JK dan para menteri seperti Rini Soemarno, Sudirman Said, dan Jaksa Agung HM Prasetyo," kata Herfan.
Sementara soal kemacetan saat libur panjang, Herfan menyebutnya sebagai salah satu contoh kecil kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Karena itu, publik diimbau tidak terburu-buru menganggap mundurnya Djoko sebagai bentuk tanggung jawab. "Mundurnya Djoko tidak menyelesaikan persoalan yang ada. Pemerintah harus berbenah total dalam perkara transportasi," tandas Herfan.
Baca juga:
Alasan Dirjen Perhubungan Darat Mengundurkan Diri
Pengusaha Pertanyakan Larangan Truk Beroperasi di Tahun Baru
Rizal Ramli: Dirjen Hubda Mundur Tradisi Bagus
Menurutnya, menjelang akhir tahun 2015 berakhir Djoko adalah korban atas ketidakmampuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurus negara.
"Dulu publik dicekoki berita soal kebaikan Jokowi tanpa cacat, masuk gorong-gorong, gembar-gembor mampu tingkatkan ini dan itu dalam waktu singkat, nyatanya urus kemacetan aja tidak bisa. Celakanya Dirjen Djoko dijadikan tumbal," kata Herfan melalui keterangan tertulis kepada Sindonews, Senin, (28/12/2015).
Herfan mengatakan, langkah Djoko patut diapresiasi jika keputusan tersebut merupakan keputusan pribadi. Menurutnya, langkah serupa patut dicontoh oleh para anggota Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo jika mereka tidak bekerja dengan baik. Termasuk di dalamnya Jaksa Agung HM Prasetyo.
"Jika kinerjanya buruk, anggota Kabinet sebaiknya mundur. Ini berlaku bagi Wapres JK dan para menteri seperti Rini Soemarno, Sudirman Said, dan Jaksa Agung HM Prasetyo," kata Herfan.
Sementara soal kemacetan saat libur panjang, Herfan menyebutnya sebagai salah satu contoh kecil kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Karena itu, publik diimbau tidak terburu-buru menganggap mundurnya Djoko sebagai bentuk tanggung jawab. "Mundurnya Djoko tidak menyelesaikan persoalan yang ada. Pemerintah harus berbenah total dalam perkara transportasi," tandas Herfan.
Baca juga:
Alasan Dirjen Perhubungan Darat Mengundurkan Diri
Pengusaha Pertanyakan Larangan Truk Beroperasi di Tahun Baru
Rizal Ramli: Dirjen Hubda Mundur Tradisi Bagus
(dmd)
Lihat Juga :
