Menanti Gebrakan Relawan Jokowi di Singgasana BUMN

PENUNJUKAN orang-orang dekat atau relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai pro dan kontra. Keilmuan dan penguasaan bidang yang digeluti seharusnya menjadi pertimbangan dalam memilih orang-orang yang tepat di jajaran komisaris dan direksi perusahaan pelat merah.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) Bersatu Arief Poyuono menilai, perusahaan BUMN akan dikelola secara tidak profesional jika di dalamnya diisi para relawan Jokowi yang tidak kompeten. Termasuk mereka yang berada di singgasana dewan komisaris.

"Ke depan saya lihat tidak akan dikelola oleh para profesional. Artinya, mereka tidak membidangi secara benar dari penempatan mereka di jajaran komisaris BUMN tersebut," ujarnya, Sabtu (26/12/2015).

Menurutnya, tahun depan tidak akan ada perubahan signifikan dari ditunjuknya beberapa relawan yang menjabat komisaris perusahaan pelat merah. Mereka dinilai hanya sekadar mengincar materi.

"Tak pernah ada yang signifikan kepada BUMN. Mereka cuma jadi sekadar dapat penghasilan. Gaji komisaris BUMN rata-rata di atas Rp30 juta, sepertiga gaji direksi," kata dia.

Arief mengatakan, praktik bagi-bagi kekuasaan ini membuat perusahaan milik negara tidak akan ada kemajuan ke depannya. Sebab, kursi komisaris merupakan posisi krusial.

"Sampai kapanpun seperti ini tidak berikan kemajuan, di Singapura, Malaysia, menempatkan komisaris yang benar-benat ahli. Komisaris di BUMN penting, kalau di swasta, punya dia sendiri, kalau ini punya negara harus diawasi dengan baik," tuturnya.

Jika ingin maju, lanjut Arief, Jokowi harus bisa menempatkan para profesional di posisi strategis BUMN seperti komisaris. Selain itu, juga sebaiknya dilakukan tes terlebih dahulu.

"Kalau mau BUMN jadi roda perekonomian Indonesia lebih baik, ya Jokowi harus tempatkan profesional. Ke depan yang penting harus ada seleksi serta fit and proper test seperti BUMN perbankan, kalau yang lain tidak ada," jelasnya.

Tercatat, para relawan Jokowi ketika mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun lalu kini berada di singgasana komisaris perusahaan BUMN. Kabar terhangat datang dari Dyah Kartika Rini Djoemadi yang ditunjuk sebagai komisaris independen PT Danareksa.

Relawan cantik ini resmi menggenggam jabatan barunya mulai 27 Oktober 2015 sesuai dengan SK Nomor SK-204/MBU/10/2015. Satu demi satu orang dekat Presiden Jokowi mendapatkan jatah kursi di perusahaan milik pemerintah.

"Ibu Dyah Kartika Rini diangkat sebagai komisaris PT Danareksa pada 27 Oktober 2015," ujar Corporate Secretary Danareksa Fattah Hidayat melalui pesan singkat kepada Sindonews di Jakarta belum lama ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Sindonews, Dyah pernah menjadi relawan Jokowi ketika terjun dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Tim sukes yang bergerak di bidang media sosial tersebut kembali memberikan dukungannya ketika mantan wali kota Solo itu mengikuti Pilpres 2014.

Sebelum Dyah, Fadjroel Rachman yang mendapatkan posisi strategis. Pengamat politik berusia 51 tahun ini diangkat menjadi komisaris utama PT Adhi Karya Tbk menggantikan Imam Santoso Ernawi.

Tak sendirian, Fadjroel ditemani Hironimus Hilapok, bekas anggota Pokja Tim Transisi Jokowi-JK yang didaulat menjadi komisaris Adhi Karya.

Selain itu, posisi komisaris perbankan pelat merah juga tak lepas dihiasi banyak politisi hingga mantan relawan Tim Transisi Jokowi-JK. Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang duduk sebagai komisaris independen PT Bank Mandiri Tbk adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang aktif di Pokja Pendidikan Tim Transisi.

Selanjutnya, ada Panatiari Siahaan. Mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP ini diangkat sebagai komisaris PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Kemudian, Sonny Keraf, kader PDIP yang juga mantan menteri lingkungan hidup, dapat jatah komisaris PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Kemudian, Sukardi Rinakit yang pernah menduduki kursi komisaris utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Peneliti Soegeng Sarjadi Syndicate itu dikenal sebagai orang dekat PDIP dan konsultan politik Jokowi.

Di luar perbankan, dua nama lain yang diangkat yakni Iman Sugema dan Paiman Rahardjo. Keduanya menduduki posisi komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. Iman merupakan ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan menjadi salah satu tim ekonomi Jokowi-JK. Sementara, Paiman pada Pilpres 2014 merupakan sekretaris jenderal Rumah Koalisi Indonesia Hebat.

Beralih ke sektor Telekomunikasi, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom mengangkat Pamela Johanna menjadi komisaris. Diketahui, Pamela sempat menduduki posisi sebagai anggota dewan pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Selain itu, putra mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang juga tim sukses Jokowi-JK, yaitu Diaz Hendropriyono menduduki kursi komisaris PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel.

Saat kampanye tahun lalu, Diaz jadi bagian penting kemenangan Jokowi selaku bos Kawan Jokowi, salah satu kelompok relawan yang memobilisasi artis dan publik figur. Dia juga mengomandani relawan Seknas Jokowi dan Jasmev, ujung tombak tim kampanye di dunia maya.

Terlepas dari itu, nama-nama lain seperti Rizal Ramli yang pernah menjabat komisaris utama BNI, Hendri Saparini (komisaris utama Telkom), Goei Siauw Hong (komisaris Bank Mandiri), dan Refly Harun (komisaris utama Jasa Marga) dianggap ikut berperan dalam kemenangan Jokowi, setidaknya "di balik layar".

Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui pengangkatan para politisi dan tim sukses sebagai komisaris BUMN tidak akan bermasalah. "Saya kira datang dari mana saja boleh dong. Tidak perlu harus sesuai bidangnya. Mereka bisa belajar, bisa mengerti," tandasnya.