Kebijakan Bebas Visa Dinilai Indef Mengancam Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Kemaritiman diminta hati-hati mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi sejumlah negara. Seperti diketahui belum lama ini Menko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli melanjutkan kebijakan tersebut dengan membebaskan visa kepada 84 negara.

(Baca Juga: Rizal Ramli Kembali Bebaskan Visa 84 Negara)

Kebijakan itu merupakan lanjutan dari pemberian bebas visa terhadap 47 negara pada beberapa bulan lalu. Sehingga, total sebanyak 131 negara telah bebas visa. Namun Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan harus dilihat secara detail apakah bebas visa ini memiliki dampak kepada pertumbuhan ekonomi atau justru malapetaka di Indonesia.

"Sekarang berapa tambahan pariwisata yang masuk dengan adanya kebebasan bebas visa. Itu pun harus dilihat, apa punya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui spending dari pariwisata. Apa yang masuk itu betul-betul wisatawan yang berkontribusi terhadap spending, hotel, transportasi dan sebagainya," katanya saat dihubungi Sindonews, Jumat (1/1/2016).

Menurutnya, yang dikhawatirkan adalah orang-orang asing yang masuk ke Tanah Air dengan dalih menggunakan visa wisata, namun justru masuk ke sektor tenaga kerja. Jika begitu, Indonesia akan mendapatkan masalah baru dengan meningkatnya jumlah pengangguran.

"Ini yang akan menambah tingkat pengangguran. Ini yang betul-betul juga harus dievaluasi, apa orang yang masuk lintas negara itu betul-betul wisatawan atau tenaga kerja asing yang masuk. Jadi ini yang juga harus dicermati," tandasnya.