Lapangan Kerja dan Stabilitas Harga Masalah Krusial RI
Lapangan Kerja dan Stabilitas Harga Masalah Krusial RI
A
A
A
JAKARTA - Institute Development of Economics and Finance (Indef) memberikan catatan apa yang harus dilakukan oleh tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada tahun 2016. Menurut Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, hal yang paling mendesak dilakukan pemerintah adalah stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
"PR (pekerjaan rumah) yang paling urgent itu stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Selain stabilitas harga, selanjutnya adalah ketersediaan lapangan kerja juga mendesak. Karena dua itu yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat," imbuhnya di Jakarta, Jumat (1/1/2016).
Dia menambahkan penyediaan lapangan kerja dalam jumlah besar wajib dilakukan pemerintah, lantaran sepanjang 2015 tingkat pengangguran di Indonesia terus meningkat serta banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pokoknya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja itu yang paling urgen. Karena dua itu yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat," sambungnya.
Menurutnya jika masyarakat terhimpit dengan tingginya harga barang kebutuhan pokok, di sisi lain tingkat lapangan kerja juga tidak memadai, maka pemerintah dinilai sudah mengkhianati amanat konstitusi untuk menyejahterakan masyarakat di Indonesia.
"Jadi kalau orang sudah dihimpit tekanan biaya hidup atau barang kebutuhan pokok, di sisi lain sangat sulit mendapat lapangan kerja, itu yang artinya pemerintah sudah mengingkari amanat konstitusi," tandasnya.
"PR (pekerjaan rumah) yang paling urgent itu stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Selain stabilitas harga, selanjutnya adalah ketersediaan lapangan kerja juga mendesak. Karena dua itu yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat," imbuhnya di Jakarta, Jumat (1/1/2016).
Dia menambahkan penyediaan lapangan kerja dalam jumlah besar wajib dilakukan pemerintah, lantaran sepanjang 2015 tingkat pengangguran di Indonesia terus meningkat serta banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pokoknya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja itu yang paling urgen. Karena dua itu yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat," sambungnya.
Menurutnya jika masyarakat terhimpit dengan tingginya harga barang kebutuhan pokok, di sisi lain tingkat lapangan kerja juga tidak memadai, maka pemerintah dinilai sudah mengkhianati amanat konstitusi untuk menyejahterakan masyarakat di Indonesia.
"Jadi kalau orang sudah dihimpit tekanan biaya hidup atau barang kebutuhan pokok, di sisi lain sangat sulit mendapat lapangan kerja, itu yang artinya pemerintah sudah mengingkari amanat konstitusi," tandasnya.
(akr)
Explore More