Jokowi Buka Peluang Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Digarap Swasta
Jokowi Buka Peluang Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Digarap Swasta
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang proyek kereta cepat (high speed train/HST) rute Jakarta-Surabaya digarap swasta dengan mekanisme business to business (B to B), atau sama dengan mekanisme pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dia mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan dibangun secepatnya. Soal mekanismenya, pemerintah membuka peluang menggunakan skema bisnis, digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur, ataupun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Ya secepatnya. Bisa ditawarkan B to B dulu, kalau nggak bisa ditawarkan ke BUMN. Kalau BUMN geleng-geleng ya pakai APBN," katanya usai melakukan makan malam dengan para wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/1/2016).
Menurutnya, anggaran infrastruktur yang ada di APBN sejatinya lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur. Jadi, jika memang proyek infrastruktur di wilayah Jawa dapat dilakukan dengan skema bisnis atau digarap BUMN, maka pemerintah akan mengambil peluang itu.
"Hitung-hitungannnya kan kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur sekitar Rp5.500 triliun untuk 5 tahun. APBN hanya sanggup cover Rp1.500 triliun. Jadi masih ada kekurangan Rp3.500 triliun. Jadi ya (kereta cepat Jakarta-Surabaya) bisa dengan B to B atau BUMN dulu. Kalau nggak sanggup baru APBN," tandasnya.
Dia mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan dibangun secepatnya. Soal mekanismenya, pemerintah membuka peluang menggunakan skema bisnis, digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur, ataupun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Ya secepatnya. Bisa ditawarkan B to B dulu, kalau nggak bisa ditawarkan ke BUMN. Kalau BUMN geleng-geleng ya pakai APBN," katanya usai melakukan makan malam dengan para wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/1/2016).
Menurutnya, anggaran infrastruktur yang ada di APBN sejatinya lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur. Jadi, jika memang proyek infrastruktur di wilayah Jawa dapat dilakukan dengan skema bisnis atau digarap BUMN, maka pemerintah akan mengambil peluang itu.
"Hitung-hitungannnya kan kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur sekitar Rp5.500 triliun untuk 5 tahun. APBN hanya sanggup cover Rp1.500 triliun. Jadi masih ada kekurangan Rp3.500 triliun. Jadi ya (kereta cepat Jakarta-Surabaya) bisa dengan B to B atau BUMN dulu. Kalau nggak sanggup baru APBN," tandasnya.
(akr)
Explore More