Ikut Rapat, Pemerintah Janji Tak Ikut Tentukan BI Rate
Rabu, 13 Januari 2016 - 16:03 WIB
Ikut Rapat, Pemerintah Janji Tak Ikut Tentukan BI Rate
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah untuk pertama kalinya diikutsertakan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) untuk menentukan tingkat suku bunga acuan BI (BI rate) periode Januari 2016. Pemerintah akan secara berkala mengikuti rapat bulanan dewan gubernur BI.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mempercayai bahwa dengan diikutsertakan dalam RDG BI, maka koordinasi antara pemerintah selaku otoritas fiskal dan BI selaku otoritas moneter akan semakin baik.
Baca: Ada Darmin Nasution dalam Rapat Dewan Gubernur BI
"Ya sudah pasti lebih bagus koordinasinya, berarti kita bisa menyampaikan apa yang menjadi perhatian dan concern pemerintah," katanya di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Menurutnya, meski pemerintah ikut dalam RDG BI, namun dipastikan pemerintah tidak akan ikut ambil keputusan. Keputusan mengenai BI rate tetap menjadi kewenangan mutlak BI.
"Tentu saja keputusannya ada di BI karena pemerintah tidak ikut ambil keputusan," imbuh dia.
Mantan Gubernur BI ini mengakui, koordinasi antara pemerintah dan BI memang telah dilakukan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), namun dalam forum tersebut lebih banyak membicarakan mengenai situasi dan stabilitas sistem keuangan.
"Selain itu juga kalau ada bank yang bermasalah, kalau ada sektor keuangan yang bermasalah, lebih banyak di sana. Kalau ini (rapat dewan gubernur BI) enggak. Ini kebijakan makro, fiskal, moneter dan sebagainya," pungkas Darmin.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mempercayai bahwa dengan diikutsertakan dalam RDG BI, maka koordinasi antara pemerintah selaku otoritas fiskal dan BI selaku otoritas moneter akan semakin baik.
Baca: Ada Darmin Nasution dalam Rapat Dewan Gubernur BI
"Ya sudah pasti lebih bagus koordinasinya, berarti kita bisa menyampaikan apa yang menjadi perhatian dan concern pemerintah," katanya di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Menurutnya, meski pemerintah ikut dalam RDG BI, namun dipastikan pemerintah tidak akan ikut ambil keputusan. Keputusan mengenai BI rate tetap menjadi kewenangan mutlak BI.
"Tentu saja keputusannya ada di BI karena pemerintah tidak ikut ambil keputusan," imbuh dia.
Mantan Gubernur BI ini mengakui, koordinasi antara pemerintah dan BI memang telah dilakukan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), namun dalam forum tersebut lebih banyak membicarakan mengenai situasi dan stabilitas sistem keuangan.
"Selain itu juga kalau ada bank yang bermasalah, kalau ada sektor keuangan yang bermasalah, lebih banyak di sana. Kalau ini (rapat dewan gubernur BI) enggak. Ini kebijakan makro, fiskal, moneter dan sebagainya," pungkas Darmin.
(izz)
Lihat Juga :
