Bentuk Tim Khusus, Pemerintah Kaji Untung-Rugi Masuk TPP
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian akan segera membentuk tim antar kementerian untuk mengkaji keuntungan dan kerugian Indonesia masuk dalam kerja sama lintas pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP).
(Baca Juga: Gabung TPP, Indonesia Tak Banyak Diuntungkan)
Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, rencana untuk bergabung dalam TPP tersebut masih dalam tahap pembicaraan awal. Masih perlu pembahasan lebih mendalam mengenai hal itu.
"Kita juga bicarakan, akan membentuk tim antar kementerian membahas lebih dalam mengenai TPP. Bagaimana strateginya yang akan diusulkan kepada presiden, apa namanya, banyak kemungkinan strategi yang bisa ditempuh sehingga itu yang kita bahas dari tadi," katanya di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengemukakan bahwa jalan Indonesia untuk masuk ke dalam lingkup kerja sama lintas pasifik tersebut masih terlalu panjang. Namun, pemerintah tetap akan mempersiapkan langkah menuju ke arah tersebut.
"Sehingga ketika diputuskan kita sudah siap termasuk produk-produk kita sudah punya daya saing yang kuat, sehingga bisa masuk ke standar yang mereka tetapkan," pungkasnya.
(Baca Juga: Gabung TPP, Indonesia Tak Banyak Diuntungkan)
Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, rencana untuk bergabung dalam TPP tersebut masih dalam tahap pembicaraan awal. Masih perlu pembahasan lebih mendalam mengenai hal itu.
"Kita juga bicarakan, akan membentuk tim antar kementerian membahas lebih dalam mengenai TPP. Bagaimana strateginya yang akan diusulkan kepada presiden, apa namanya, banyak kemungkinan strategi yang bisa ditempuh sehingga itu yang kita bahas dari tadi," katanya di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengemukakan bahwa jalan Indonesia untuk masuk ke dalam lingkup kerja sama lintas pasifik tersebut masih terlalu panjang. Namun, pemerintah tetap akan mempersiapkan langkah menuju ke arah tersebut.
"Sehingga ketika diputuskan kita sudah siap termasuk produk-produk kita sudah punya daya saing yang kuat, sehingga bisa masuk ke standar yang mereka tetapkan," pungkasnya.
(akr)