Reaktivasi Jalur KA Pelabuhan Terkendala Pembebasan Lahan

Minggu, 17 Januari 2016 - 20:59 WIB
Reaktivasi Jalur KA...
Reaktivasi Jalur KA Pelabuhan Terkendala Pembebasan Lahan
A A A
SEMARANG - PT KAI Daop 4 Semarang terus melakukan upaya percepatan realisasi reaktivasi jalur KA yang menghubungkan stasiun Semarang Tawang dengan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Rencana rekativasi ini bisa dikatakan molor. Pasalnya sesuai dengan rencana rekativasi sudah bisa direalisasikan pada tahun 2015. Yang menjadi kendala utama dalam proyek ini adalah proses pembebasan tanah milik PT KAI yang masih di tempati warga.

Direktur PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, PT KAI masih melakukan upaya pembebasan lahan milik PT KAI yang saat ini ditempati oleh masyarakat umum. "Kita masih berusaha untuk membebaskan lahan. Ini memang tidak mudah sehingga butuh waktu,"katanya, di Semarang, kemarin.

Dijelaskannya, dengan reaktivasi jalar KA ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang akan sangat membantu angkutan barang dari laut, yang selama ini melalui jalur jalan raya, bisa dialihkan ke jalur KA.

"Reaktivasi ini akan sangat bermanfaat. Misalnya 20 kontainer saja, berarti mengurangi beban jalan raya dari 20 truk kontainer. Kalau bisa lebih banyak seperti Surabaya yang bisa sampai 35 kontainer sekali angkut akan lebih baik. Beban jalan raya berkurang resiko kecelakaan juga bisa dikurangi, "jelasnya.

Sementara itu Vice Presiden PT KAI Daop 4 Semarang, R. Windar Prihadi Adji menambahkan, saat ini upaya komunikasi dengan masyarakat terus dilakukan.

Dia mengungkapkan, masih kesulitan untuk membebaskan tanah milik PT KAI yang ditempati sekitar 300 kepala keluarga (KK) seluas 20,1 hektar. "Ada yang mengaku sudah memiliki sertifikat sekitar 17 KK. Padahal itu kan tanah milik PT KAI sehingga tidak sertifikasinya tidak sah, "ujarnya.

Menurut Dia, sampai saat ini pihak PT KAI belum akan mengambil langkah hukum. Upaya komunikasi masih terus diupayakan untuk menjaga kondisi kondusif."Harapan kita masyarakat sadar dan menyerahkan kembali tanah yang ditempatinya. Kalau memang sulit dan dipersulit tidak menutup kemungkinan akan dilakukan langkah hukum, "jelasnya.

Secara terpisah, General Manager Terminal Petikemas Semarang (TPKS) Erry Akbar Panggabean mengaku, sudah mempersiapkan lahan sebagai lokasi bongkar muat. Lokasi sepanjang 300 meter dengan lebar 30 meter tersebu sebelumnya memang digunakan sebagai jalur rel KA.

Dia mengaku, dengan adanya jalur KA menuju pelabuhan, akan sangat membantu proses bongkar muat di TPKS. "Kita masih menunggu dari PT KAI kapan merealisasikan pembangunannya," ujarnya.
(dol)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Harga Tiket Kereta Api...
Harga Tiket Kereta Api Jarak Jauh Naik 40%
KAI Tambah Kereta Jarak...
KAI Tambah Kereta Jarak Jauh, Ini Rincian Rute dan Jadwalnya
KA Lokal Daop I Jakarta...
KA Lokal Daop I Jakarta Masih Belum Operasi hingga 31 Juli 2020
5 KA Jarak Jauh Beroperasi...
5 KA Jarak Jauh Beroperasi dari Daop 1 Jakarta Mulai 3 Juli 2020, Ini Daftarnya
KAI Siapkan Protokol...
KAI Siapkan Protokol Khusus Hadapi Skenario New Normal
Waktu Perjalanan KA...
Waktu Perjalanan KA Akan Singkat dan Jadwal Keberangkatan Berubah, Awas Telat!
Berita Terkini
OPEC+ Sepakat Tambah...
OPEC+ Sepakat Tambah Produksi Mulai Agustus, Harga Minyak Drop Lebih 1%
1 jam yang lalu
Pemerintah Perkuat Perdagangan...
Pemerintah Perkuat Perdagangan Karbon Kehutanan demi Tingkatkan Kepercayaan Pasar
2 jam yang lalu
Pertamina Regional Jawa...
Pertamina Regional Jawa Rampungkan Restorasi Mangrove Pantai Utara Jawa
2 jam yang lalu
Tunggu Penerbitan PP,...
Tunggu Penerbitan PP, Pemerintah Godok Aturan Enam KEK Baru
2 jam yang lalu
Di Bawah Naungan Danantara,...
Di Bawah Naungan Danantara, Pegadaian Siap Akselerasi Ekosistem Bank Emas ke Kancah Internasional
3 jam yang lalu
JPMorgan Peringatkan...
JPMorgan Peringatkan Risiko Baru MicroStrategy
3 jam yang lalu
Infografis
Arab Saudi Bangun Jalur...
Arab Saudi Bangun Jalur Kereta Api Landbridge Rp116 Triliun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved