HT: Indonesia Tidak Bisa Menerapkan Ekonomi Liberal
Rabu, 20 Januari 2016 - 00:01 WIB
HT: Indonesia Tidak Bisa Menerapkan Ekonomi Liberal
A
A
A
MADIUN - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan Indonesia tidak bisa menganut sistem ekonomi liberal yang sifatnya kapitalis. Pasalnya, kebijakan ekonomi liberal hanya melahirkan kesenjangan sosial di lingkup masyarakat yang semakin melebar.
“Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan perwujudan sistem ekonomi liberal. Itulah kenapa saya sering mengkritik pasar bebas ASEAN tersebut. MEA itu hanya untuk kepentingan masyarakat yang sudah siap saja,” ujarnya, dalam pelantikan Pengurus DPC-DPC Se Dapil 8 Jawa Timur, Selasa (19/1/2015)
Dia mengungkapkan, kebijakan ekonomi yang liberal hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terkosentrasi pada kelompok-kelompok kaya yang memiliki kuasa dan banyak uang. Artinya, manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh masyrakat kelas menengah ke atas. Namun, tidak untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
Ekonomi liberal seperti pasar bebas ASEAN, kata HT, lebih menguntungkan penduduk dengan ekonomi yag lebih mapan. Itu sudah menjadi hukum ekonomi secara nyata. Sejarah bahkan sudah membuktikan hal tersebut.
Dia mencontohkan, negara Asia yang coba menerapkan kebijakan ekonomi liberal seperti India, misalnya. Dalam 30 tahun terakhir, ekonomi India mampu tumbuh pesat. Namun, setelah itu ekonomi India juga menurun sangat signifikan.
“Akibatnya, penduduk yang sudah kaya bertambah semakin kaya, namun jumlahnya sedikit sekali. Sementara penduduk miskin justru semakin miskin,” tuturnya.
“Jadi kesmipulannya, di suatu negara yang tatanan masyarakatnya masih banyak yang miskin, tidak bisa diterapkan kebijakan ekonomi liberal pasar bebas,” lanjut HT.
Menurutnya, Indonesia belum cukup siap bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebab, banyak pelaku usaha terutama sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum bisa bersaing dengan produk-produk negara tetangga. Terlebih modal dan jaringan untuk memasarkan produk yang mereka hasilkan masih sangat terbatas.
“Karena itu, jangan kemudian diadu oleh pelaku usaha yang sudah siap. Mana bisa mereka bersaing. Mereka perlu dilindungi agar bisa tumbuh dan mengembangkan usahanya. Setelah siap baru mereka bisa bersaing,” tandas HT.
“Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan perwujudan sistem ekonomi liberal. Itulah kenapa saya sering mengkritik pasar bebas ASEAN tersebut. MEA itu hanya untuk kepentingan masyarakat yang sudah siap saja,” ujarnya, dalam pelantikan Pengurus DPC-DPC Se Dapil 8 Jawa Timur, Selasa (19/1/2015)
Dia mengungkapkan, kebijakan ekonomi yang liberal hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terkosentrasi pada kelompok-kelompok kaya yang memiliki kuasa dan banyak uang. Artinya, manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh masyrakat kelas menengah ke atas. Namun, tidak untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
Ekonomi liberal seperti pasar bebas ASEAN, kata HT, lebih menguntungkan penduduk dengan ekonomi yag lebih mapan. Itu sudah menjadi hukum ekonomi secara nyata. Sejarah bahkan sudah membuktikan hal tersebut.
Dia mencontohkan, negara Asia yang coba menerapkan kebijakan ekonomi liberal seperti India, misalnya. Dalam 30 tahun terakhir, ekonomi India mampu tumbuh pesat. Namun, setelah itu ekonomi India juga menurun sangat signifikan.
“Akibatnya, penduduk yang sudah kaya bertambah semakin kaya, namun jumlahnya sedikit sekali. Sementara penduduk miskin justru semakin miskin,” tuturnya.
“Jadi kesmipulannya, di suatu negara yang tatanan masyarakatnya masih banyak yang miskin, tidak bisa diterapkan kebijakan ekonomi liberal pasar bebas,” lanjut HT.
Menurutnya, Indonesia belum cukup siap bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebab, banyak pelaku usaha terutama sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum bisa bersaing dengan produk-produk negara tetangga. Terlebih modal dan jaringan untuk memasarkan produk yang mereka hasilkan masih sangat terbatas.
“Karena itu, jangan kemudian diadu oleh pelaku usaha yang sudah siap. Mana bisa mereka bersaing. Mereka perlu dilindungi agar bisa tumbuh dan mengembangkan usahanya. Setelah siap baru mereka bisa bersaing,” tandas HT.
(dmd)
Lihat Juga :
