Soal Kereta Cepat, Jokowi Jangan Terjerumus Masukan Menteri
Jum'at, 22 Januari 2016 - 15:18 WIB
Soal Kereta Cepat, Jokowi Jangan Terjerumus Masukan Menteri
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terjerumus dengan bisikan para menterinya terkait proyek kereta cepat (high speed train) rute Jakarta-Bandung. Dia menerangkan banyak hal-hal yang tidak bisa diterima akal sehat dan tidak rasional dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
(Baca Juga: Ahok: Pemerintah Terlambat Bangun Kereta Cepat)
Apalagi menurutnya rute yang dipilih adalah Jakarta-Bandung yang notabenenya tidak cocok untuk dibuat transportasi sekelas kereta cepat. "Dasar kereta cepat itu adalah penumpang. Jadi ada hal-hal rasional yang susah diterima dengan akal sehat. Peresmiannya di Walini yang kawasan perekonomian. Orang dari Jakarta atau Bandung, kerjanya di situ kan aneh. Kecuali kalau itu kawasan wisata," katanya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (22/1/2016).
Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas ini justru curiga dengan proses awal hingga akhirnya proyek ini diketok. Menurutnya, Jokowi telah salah menerima input dari para menterinya terkait proyek tersebut. "Saya makin tertarik untuk menelaah ini proses awalnya bagaimana. Saya masih percaya sama pak Jokowi, tapi saya rasa ia menerima input bermacam-macam," lanjutnya.
Ekonom senior Indef ini juga mempertanyakan kaitan proyek ini dengan pinjaman yang diberikan kepada tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang masing-masing sebesar USD1 miliar dari China.
"Apa kaitannya dengan pinjaman yang diberikan ke Mandiri, BNI, dan BRI yang masing-masing USD1 miliar. Ini hubungannya apa? Jadi menurut saya harus dibuka dan terang benderang supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya yakni para menterinya. Harus jelas karena tidak ada rasionalitasnya KA cepat Jakarta-Bandung," tandasnya.
(Baca Juga: Ahok: Pemerintah Terlambat Bangun Kereta Cepat)
Apalagi menurutnya rute yang dipilih adalah Jakarta-Bandung yang notabenenya tidak cocok untuk dibuat transportasi sekelas kereta cepat. "Dasar kereta cepat itu adalah penumpang. Jadi ada hal-hal rasional yang susah diterima dengan akal sehat. Peresmiannya di Walini yang kawasan perekonomian. Orang dari Jakarta atau Bandung, kerjanya di situ kan aneh. Kecuali kalau itu kawasan wisata," katanya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (22/1/2016).
Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas ini justru curiga dengan proses awal hingga akhirnya proyek ini diketok. Menurutnya, Jokowi telah salah menerima input dari para menterinya terkait proyek tersebut. "Saya makin tertarik untuk menelaah ini proses awalnya bagaimana. Saya masih percaya sama pak Jokowi, tapi saya rasa ia menerima input bermacam-macam," lanjutnya.
Ekonom senior Indef ini juga mempertanyakan kaitan proyek ini dengan pinjaman yang diberikan kepada tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang masing-masing sebesar USD1 miliar dari China.
"Apa kaitannya dengan pinjaman yang diberikan ke Mandiri, BNI, dan BRI yang masing-masing USD1 miliar. Ini hubungannya apa? Jadi menurut saya harus dibuka dan terang benderang supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya yakni para menterinya. Harus jelas karena tidak ada rasionalitasnya KA cepat Jakarta-Bandung," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
