Jawaban Pemerintah Atas Tudingan Faisal Basri Soal Blok Masela
Minggu, 24 Januari 2016 - 17:01 WIB
Jawaban Pemerintah Atas Tudingan Faisal Basri Soal Blok Masela
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah merespon pernyataan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri yang mengungkapkan ada banyak kepentingan di balik skema blok Masela, Maluku. Melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya dijelaskan kenapa opsi pembangunan pipanisasi (onshore) lebih menguntungkan dibanding di tengah laut (offshore).
(Baca Juga: Soal Blok Masela, Faisal Basri Minta Rizal Ramli Ditertibkan)
Tenaga Ahli Bidang Energi Kemenko Maritim dan Sumber Daya Dr. Haposan Napitupulu juga membantah bahwa skema rencana kilang darat bakal menjadi proyek terbesar di Indonesia. Menurutnya jalur pipa yang akan dibangun di skenario Kilang LNG Darat adalah dari Lapangan Abadi ke Pulau Selaru hanya sepanjang 90 km.
"Bagi hasil atau split Blok Masela adalah 60/40 atau 60% untuk pemerintah dan 50% untuk kontraktor setelah dikurangi cost recovery. Proyek ini bukan merupakan proyek pipa terbesar di Indonesia, karena sebelumnya juga pernah dibangun jalur pipa gas laut, papangan Kakap atau Natuna ke Singapore sepanjang 500 Km," jelasnya lewat keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Minggu (24/1/2016).
(Baca Juga: Bangun Kilang Masela di Laut Lebih Berisiko Dibanding di Darat)
Dia juga menekankan bahwa skema pembangunan kapal di tengah laut atau offshore membutuhkan biaya yang lebih besar apabila dibandingkan membangun dengan cara pipanisasi. Mengacu pada biaya pembangunan 16 Kilang LNG darat yang telah terbangun di Indonesia dan 1 Kilang LNG yang masih dalam tahap perencanaan Kilang LNG Tangguh Train 3, diperkirakan mencapai USD 16 milyar.
"Mengacu kepada biaya LNG Laut di Prelude-Australia, maka perkiraan biaya pembangunan skenario Kilang LNG Laut sekitar USD 23-26 miliar sedangkan kilang darat diperkirakan mencapai USD 16 miliar. Secara ke ekonomian skenario LNG Laut lebih mahal yang akan berakibat tingginya cost recovery atau semakin berkurangnya pendapatan bagian negara," tandasnya.
(Baca Juga: Soal Blok Masela, Faisal Basri Minta Rizal Ramli Ditertibkan)
Tenaga Ahli Bidang Energi Kemenko Maritim dan Sumber Daya Dr. Haposan Napitupulu juga membantah bahwa skema rencana kilang darat bakal menjadi proyek terbesar di Indonesia. Menurutnya jalur pipa yang akan dibangun di skenario Kilang LNG Darat adalah dari Lapangan Abadi ke Pulau Selaru hanya sepanjang 90 km.
"Bagi hasil atau split Blok Masela adalah 60/40 atau 60% untuk pemerintah dan 50% untuk kontraktor setelah dikurangi cost recovery. Proyek ini bukan merupakan proyek pipa terbesar di Indonesia, karena sebelumnya juga pernah dibangun jalur pipa gas laut, papangan Kakap atau Natuna ke Singapore sepanjang 500 Km," jelasnya lewat keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Minggu (24/1/2016).
(Baca Juga: Bangun Kilang Masela di Laut Lebih Berisiko Dibanding di Darat)
Dia juga menekankan bahwa skema pembangunan kapal di tengah laut atau offshore membutuhkan biaya yang lebih besar apabila dibandingkan membangun dengan cara pipanisasi. Mengacu pada biaya pembangunan 16 Kilang LNG darat yang telah terbangun di Indonesia dan 1 Kilang LNG yang masih dalam tahap perencanaan Kilang LNG Tangguh Train 3, diperkirakan mencapai USD 16 milyar.
"Mengacu kepada biaya LNG Laut di Prelude-Australia, maka perkiraan biaya pembangunan skenario Kilang LNG Laut sekitar USD 23-26 miliar sedangkan kilang darat diperkirakan mencapai USD 16 miliar. Secara ke ekonomian skenario LNG Laut lebih mahal yang akan berakibat tingginya cost recovery atau semakin berkurangnya pendapatan bagian negara," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
