Amdal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Sorotan Walhi
Minggu, 24 Januari 2016 - 20:17 WIB
Amdal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Sorotan Walhi
A
A
A
JAKARTA - Proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung dan dibiayai investor China menjadi sorotan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) karena diyakini bakal menimbulkan kerusakan lingkungan. Pasalnya ada sekitar 2.000 hektare tanah perkebunan dan 3.000 hektare pertanian di Purwakarta bakal beralih fungsi.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramadhan mengkhawatirkan tanpa pengkajian analisis dampak lingkungan (Amdal) lebih dulu, justru akan memberikan efek negatif. “Makanya kami dorong agar Perpres 107 tahun 2015 tentang Percepatan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta -Bandung dicabut. Kalau tidak, kami akan gugat ke MK (Mahkamah Konstitusi,” jelasnya saat di Jakarta, Minggu (22/1/2016).
(Baca Juga: Menteri LHK Kejar Izin Amdal Kereta Cepat Jokowi)
Selain dampak lingkungan, Walhi juga menilai proyek kereta cepat tersebut diyakini bakal merugi karena dalam tiga tahun hanya menghasilkan sekira Rp3 triliun, sementara proyeknya senilai Rp80 triliun. Sehingga Dia menjelaskan butuh waktu lama untuk mendapatkan keuntungan.
"Saya memang bukan pakar bisnis. Tapi itu hitungan kasar. Takutnya kalau rugi justru aset BUMN yang digadai. Selain proyek ini dianggap rugi, tapi mereka (investor China) lebih tertarik untuk memiliki tanah rakyat. Di lapangan, kita akan menyaksikan penggusuran,” sambungnya.
Menurutnya bakal banyak tanah-tanah rakyat yang bakal dimiliki pemilik modal dan Dia mengklaim bahwa proyek tersebut belum mendapatkan persetujuan rakyat. “Warga Bandung sendiri menolak keras proyek ini. Yang akan untung justru para pemilik modal yang memborong tanah dan dijadikam pusat komersial. Tapi warga sekitar tidak mendapat untung,” tandasnya.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramadhan mengkhawatirkan tanpa pengkajian analisis dampak lingkungan (Amdal) lebih dulu, justru akan memberikan efek negatif. “Makanya kami dorong agar Perpres 107 tahun 2015 tentang Percepatan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta -Bandung dicabut. Kalau tidak, kami akan gugat ke MK (Mahkamah Konstitusi,” jelasnya saat di Jakarta, Minggu (22/1/2016).
(Baca Juga: Menteri LHK Kejar Izin Amdal Kereta Cepat Jokowi)
Selain dampak lingkungan, Walhi juga menilai proyek kereta cepat tersebut diyakini bakal merugi karena dalam tiga tahun hanya menghasilkan sekira Rp3 triliun, sementara proyeknya senilai Rp80 triliun. Sehingga Dia menjelaskan butuh waktu lama untuk mendapatkan keuntungan.
"Saya memang bukan pakar bisnis. Tapi itu hitungan kasar. Takutnya kalau rugi justru aset BUMN yang digadai. Selain proyek ini dianggap rugi, tapi mereka (investor China) lebih tertarik untuk memiliki tanah rakyat. Di lapangan, kita akan menyaksikan penggusuran,” sambungnya.
Menurutnya bakal banyak tanah-tanah rakyat yang bakal dimiliki pemilik modal dan Dia mengklaim bahwa proyek tersebut belum mendapatkan persetujuan rakyat. “Warga Bandung sendiri menolak keras proyek ini. Yang akan untung justru para pemilik modal yang memborong tanah dan dijadikam pusat komersial. Tapi warga sekitar tidak mendapat untung,” tandasnya.
(akr)
