Panasonic-Toshiba Tutup, Ini yang Akan Dilakukan BKPM
Panasonic-Toshiba Tutup, Ini yang Akan Dilakukan BKPM
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara aktif meminta klarifikasi mengenai informasi penutupan pabrik PT Panasonic dan PT Toshiba yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK). (Baca: Dua Perusahaan Elektronik Jepang di RI PHK 2.500 Karyawan)
Sebagai lembaga yang mengeluarkan izin investasi perusahaan yang menanamkan modal asing di Indonesia, BKPM akan mengirimkan surat formal ke Panasonic dan Toshiba untuk meminta kejelasan informasi terkait penutupan pabrik.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, dengan mendapatkan penjelasan resmi dari kedua perusahaan tersebut, BKPM akan dapat memfasilitasi kedua perusahaan tesebut. (Baca: Istana: Panasonic-Toshiba Tutup Tak Terkait Kereta Cepat).
Dia menyebutkan BKPM dapat melakukan fasilitasi terkait upaya peningkatan daya saing. "Misalnya mendorong adanya kebijakan yang dibutuhkan seperti ketersediaan gas dan pemberlakuan SNI melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan kementerian teknis lainnya,' ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Menurutnya, BKPM pernah melakukan fasilitasi semacam itu untuk sektor tekstil dan sepatu melalui pembentukan Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu. Desk khusus tersebut beranggotakan berbagai kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perdagangan.
"Desk tersebut dibentuk untuk fasilitasi investor tekstil dan sepatu existing yang mengalami permasalahan, sehingga dapat mencegah terjadinya PHK," imbuhnya. (Baca: 11 Perusahaan Berencana Lakukan PHK).
Selain itu, BKPM juga dapat melakukan channeling tenaga kerja kedua perusahaan, jika terjadi PHK, untuk dihubungkan dengan investor yang sedang melakukan konstruksi dan membutuhkan tenaga kerja.
"Seperti investor elektronik dari Tiongkok yang sedang konstruksi di Tangerang dan rencana menyerap 1.500 tenaga kerja. Atau investor sektor tekstil di Jawa Tengah yang saat ini sedang kesulitan mencari tenaga kerja," tutur Franky.
BKPM berkomitmen untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Selain mendorong datangnya investasi baru masuk, juga existing perusahaan dapat berkembang dan memperluas usahanya di Indonesia.
Berdasarkan catatan BKPM, komitmen investasi di sektor elektronik yang ditandai dengan diterbitkannya izin prinsip, tercatat untuk periode Januari 2016 ini mencapai Rp530 milar atau tumbuh 85% dari periode sama bulan lalu sebesar Rp286 miliar.
Sebelumnya, media massa banyak memberitakan penutupan Toshiba dan Panasonic yang diperkirakan akan berdampak pada PHK 2.500 karyawan. Sementara dari informasi awal yang masuk kepada BKPM, kedua perusahaan tidak tutup melainkan melakukan restrukturasi terkait akuisisi prinsipal mereka di Jepang serta dileburnya divisi salah satu anak perusahaan yang ada.
Baca:
KSPI: Wajar Pemerintah Kaget Panasonic dan Toshiba Tutup Pabrik
Panasonic Beberkan Alasan PHK Karyawan di Indonesia
Menaker Kejar Verifikasi Isu Rencana PHK Toshiba-Panasonic
Istana Santai Tanggapi Penutupan Panasonic-Toshiba
Sebagai lembaga yang mengeluarkan izin investasi perusahaan yang menanamkan modal asing di Indonesia, BKPM akan mengirimkan surat formal ke Panasonic dan Toshiba untuk meminta kejelasan informasi terkait penutupan pabrik.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, dengan mendapatkan penjelasan resmi dari kedua perusahaan tersebut, BKPM akan dapat memfasilitasi kedua perusahaan tesebut. (Baca: Istana: Panasonic-Toshiba Tutup Tak Terkait Kereta Cepat).
Dia menyebutkan BKPM dapat melakukan fasilitasi terkait upaya peningkatan daya saing. "Misalnya mendorong adanya kebijakan yang dibutuhkan seperti ketersediaan gas dan pemberlakuan SNI melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan kementerian teknis lainnya,' ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Menurutnya, BKPM pernah melakukan fasilitasi semacam itu untuk sektor tekstil dan sepatu melalui pembentukan Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu. Desk khusus tersebut beranggotakan berbagai kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perdagangan.
"Desk tersebut dibentuk untuk fasilitasi investor tekstil dan sepatu existing yang mengalami permasalahan, sehingga dapat mencegah terjadinya PHK," imbuhnya. (Baca: 11 Perusahaan Berencana Lakukan PHK).
Selain itu, BKPM juga dapat melakukan channeling tenaga kerja kedua perusahaan, jika terjadi PHK, untuk dihubungkan dengan investor yang sedang melakukan konstruksi dan membutuhkan tenaga kerja.
"Seperti investor elektronik dari Tiongkok yang sedang konstruksi di Tangerang dan rencana menyerap 1.500 tenaga kerja. Atau investor sektor tekstil di Jawa Tengah yang saat ini sedang kesulitan mencari tenaga kerja," tutur Franky.
BKPM berkomitmen untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Selain mendorong datangnya investasi baru masuk, juga existing perusahaan dapat berkembang dan memperluas usahanya di Indonesia.
Berdasarkan catatan BKPM, komitmen investasi di sektor elektronik yang ditandai dengan diterbitkannya izin prinsip, tercatat untuk periode Januari 2016 ini mencapai Rp530 milar atau tumbuh 85% dari periode sama bulan lalu sebesar Rp286 miliar.
Sebelumnya, media massa banyak memberitakan penutupan Toshiba dan Panasonic yang diperkirakan akan berdampak pada PHK 2.500 karyawan. Sementara dari informasi awal yang masuk kepada BKPM, kedua perusahaan tidak tutup melainkan melakukan restrukturasi terkait akuisisi prinsipal mereka di Jepang serta dileburnya divisi salah satu anak perusahaan yang ada.
Baca:
KSPI: Wajar Pemerintah Kaget Panasonic dan Toshiba Tutup Pabrik
Panasonic Beberkan Alasan PHK Karyawan di Indonesia
Menaker Kejar Verifikasi Isu Rencana PHK Toshiba-Panasonic
Istana Santai Tanggapi Penutupan Panasonic-Toshiba
(izz)
Explore More