Gelombang Penolakan Proyek Kereta Cepat Masih Terjadi
Minggu, 07 Februari 2016 - 18:16 WIB
Gelombang Penolakan Proyek Kereta Cepat Masih Terjadi
A
A
A
MATARAM - Gelombang penolakan terhadap pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus terjadi, kali ini giliran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan proyek senilai USD5,5 miliar itu. Alasannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai seperti di intervensi oleh pengusaha dalam proyek business to business (B to B) antara Indonesia dan China tersebut.
(Baca Juga: Serikat Pekerja BUMN Sebut RI Tak Butuh Kereta Cepat)
"Sebenarnya saya itu kasian dengan Pak Jokowi. Dia itu orang sederhana, tapi bikin suah, kan sudah jelas bahwa kereta cepat itu semula pak Jokowi tak setuju. Tapi kenapa kemudian harus setuju?," ujar Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD AM Fatwa dalam perayaan Hari Pers Nasional di Mataram, NTB, Minggu (7/2/2016).
Mantan Wakil Ketua MPR RI itu menenggarai adanya kekuatan besar di lingkaran Jokowi, sehingga Mantan Gubernur DKI Jakarta itu merubah sikapnya. "Berarti ada kekuatan di sekitarnya yang tidak sanggup dia atasi," sambungnya.
(Baca Juga: Soal Kereta Cepat, Jokowi Jangan Terjerumus Masukan Menteri)
Dia bahkan menyebutkan kekuatan yang mempengaruhi Jokowi adalah para pengusaha Tionghoa Indonesia yang berkoordinasi dengan perusahaan dan pemerintah China. Namun dia masih enggan disebut rasis terkait penolakannya terhadap pembangunan kereta cepat itu.
"Saya adalah pimpinan parlemen yang pertama kali memimpin delegasi ke China. Dan sudah empat kali saya memimpin delegasi parlemen ke China, untuk memperbaiki hubungan diplomatik dua negara yang sempat terputus. Jadi saya sama sekali bukan benci negara atau warga negara China," tegasnya.
(Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Disebut Bakal Jerumuskan BUMN)
Menurutnya setelah peletakan batu pertama kereta cepat oleh Jokowi, justru berbagai masalah makin terungkap. Hal tersebut dimulai dari masalah lahan hingga pemodalan proyek oleh China. "Mengapa sekarang China minta jaminan negara. Itu artinya kelihatan tidak clear dan clean pembicaraan dari awal. Makanya lebih baik dibatalkan saja," tandasnya.
(Baca Juga: Serikat Pekerja BUMN Sebut RI Tak Butuh Kereta Cepat)
"Sebenarnya saya itu kasian dengan Pak Jokowi. Dia itu orang sederhana, tapi bikin suah, kan sudah jelas bahwa kereta cepat itu semula pak Jokowi tak setuju. Tapi kenapa kemudian harus setuju?," ujar Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD AM Fatwa dalam perayaan Hari Pers Nasional di Mataram, NTB, Minggu (7/2/2016).
Mantan Wakil Ketua MPR RI itu menenggarai adanya kekuatan besar di lingkaran Jokowi, sehingga Mantan Gubernur DKI Jakarta itu merubah sikapnya. "Berarti ada kekuatan di sekitarnya yang tidak sanggup dia atasi," sambungnya.
(Baca Juga: Soal Kereta Cepat, Jokowi Jangan Terjerumus Masukan Menteri)
Dia bahkan menyebutkan kekuatan yang mempengaruhi Jokowi adalah para pengusaha Tionghoa Indonesia yang berkoordinasi dengan perusahaan dan pemerintah China. Namun dia masih enggan disebut rasis terkait penolakannya terhadap pembangunan kereta cepat itu.
"Saya adalah pimpinan parlemen yang pertama kali memimpin delegasi ke China. Dan sudah empat kali saya memimpin delegasi parlemen ke China, untuk memperbaiki hubungan diplomatik dua negara yang sempat terputus. Jadi saya sama sekali bukan benci negara atau warga negara China," tegasnya.
(Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Disebut Bakal Jerumuskan BUMN)
Menurutnya setelah peletakan batu pertama kereta cepat oleh Jokowi, justru berbagai masalah makin terungkap. Hal tersebut dimulai dari masalah lahan hingga pemodalan proyek oleh China. "Mengapa sekarang China minta jaminan negara. Itu artinya kelihatan tidak clear dan clean pembicaraan dari awal. Makanya lebih baik dibatalkan saja," tandasnya.
(akr)
