DPR: Lebih Baik Urusi KUR dan UMKM Dibanding Kereta Cepat
Senin, 08 Februari 2016 - 16:48 WIB
DPR: Lebih Baik Urusi KUR dan UMKM Dibanding Kereta Cepat
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafidz Tohir mengatakan, pemerintah seharusnya lebih fokus pada program kredit usaha rakyat (KUR) dan UMKM untuk masyarakat dibanding kereta cepat.
Menurutnya, hal tersebut dapat membangun industri berbasis kerakyatan dan dapat membantu perbaikan ekonomi Indonesia yang sedang melemah.
"Jadi kita lebih baik memperbaiki pola konsumsi masyarakat dan meningkatkan KUR serta UKM, sehingga industri yang berbasiskan rakyat bisa terbangun. Sebenarnya itu yang harus menjadi fokus pemerintah dibandingkan membangun kereta cepat," katanya kepada Sindonews, Jakarta, Senin (8/2/2016).
Dia mengatakan, pemerintah lebih baik membangun suatu kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan tidak memakan biaya yang terlalu besar. Jika bicara biaya yang terlalu besar, akan bertentangan dengan penerimaan negara.
"Sekarang saja target penerimaan negara kan banyak yang enggak tercapai. Jadi, kita harus mikir kesana dulu. Bagaimana sumber-sumber pendanan nasional ini bisa menutup daripada defisit APBN kita," tuturnya.
Sejauh ini, kata Hafidz, selama setahun pemerintahan Jokowi, pemerintah sudah mencetak utang yang begitu banyak dari pinjaman-pinjaman luar negeri dan pinjaman lainnya.
"Ini kan pemerintah menutup defisit APBN dengan berutang. Satu tahun pemerintah berkuasa Rp556 triliun utang sudah dicetak. Kita membangun negara ini, hampir seperempatnya dari utang," pungkas dia.
Menurutnya, hal tersebut dapat membangun industri berbasis kerakyatan dan dapat membantu perbaikan ekonomi Indonesia yang sedang melemah.
"Jadi kita lebih baik memperbaiki pola konsumsi masyarakat dan meningkatkan KUR serta UKM, sehingga industri yang berbasiskan rakyat bisa terbangun. Sebenarnya itu yang harus menjadi fokus pemerintah dibandingkan membangun kereta cepat," katanya kepada Sindonews, Jakarta, Senin (8/2/2016).
Dia mengatakan, pemerintah lebih baik membangun suatu kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan tidak memakan biaya yang terlalu besar. Jika bicara biaya yang terlalu besar, akan bertentangan dengan penerimaan negara.
"Sekarang saja target penerimaan negara kan banyak yang enggak tercapai. Jadi, kita harus mikir kesana dulu. Bagaimana sumber-sumber pendanan nasional ini bisa menutup daripada defisit APBN kita," tuturnya.
Sejauh ini, kata Hafidz, selama setahun pemerintahan Jokowi, pemerintah sudah mencetak utang yang begitu banyak dari pinjaman-pinjaman luar negeri dan pinjaman lainnya.
"Ini kan pemerintah menutup defisit APBN dengan berutang. Satu tahun pemerintah berkuasa Rp556 triliun utang sudah dicetak. Kita membangun negara ini, hampir seperempatnya dari utang," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
