Kebijakan Terlalu Liberal, Pemerintah Diingatkan Dampak Jangka Panjang
Kebijakan Terlalu Liberal, Pemerintah Diingatkan Dampak Jangka Panjang
A
A
A
JAKARTA - Institute Development of Economic and Finance (Indef) mengingatkan pemerintah untuk hati-hati terhadap implikasi jangka panjang atas keputusan merombak aturan daftar negatif investasi (DNI), dengan membuka lebar pintu asing masuk ke berbagai industri di Tanah Air. Kebijakan pemerintah dinilai terlalu liberal.
Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati memandang ada konsekuensi dan implikasi jangka panjang yang harus ditanggung Indonesia jika terlalu liberal terhadap investasi asing. Indonesia pun pada dasarnya telah memiliki pengalaman pahit lantaran memperlebar porsi asing untuk masuk ke dalam industri perbankan di Indonesia.
Saat ini Indonesia sudah susah mengerem serbuan bank asing yang masuk ke Tanah Air. "Di sektor perbankan sekarang kita setengah mati membendung mereka (industri perbankan asing) untuk tidak melakukan operasi di daerah dengan bikin cabang-cabang," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (13/2/2016). (Baca: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X Ancam UMKM)
Menurut Enny, konsekuensi yang harus ditanggung Indonesia lantaran membebaskan asing masuk ke berbagai bidang usaha di Tanah Air tidak akan terjadi sekarang ini. Namun, hal tersebut akan dialami masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.
"Termasuk kita bilang, ini gimana engkong kita bikin kesepakatan soal Freeport. Suatu saat anak cucu kita akan bilang sama. Waktu beri kebebasan investasi di pelabuhan, bandara, perfilman ini enggak punya otak apa," tegasnya.
Enny menambahkan, revisi DNI dengan membebaskan asing masuk ke Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga menyangkut kedaulatan negara.
"Ini yang harus kita fikirkan. Jangan sampai orientasi DNI ini hanya kepentingan jangka pendek. Tanpa berpikir juga kepentingan jangka menengah panjang," pungkasnya. (lly)
Baca juga:
Restoran Dibuka 100% Asing, Nasib Rumah Makan Padang Jadi Taruhan
35 Bidang Usaha Dibuka 100% untuk Asing
Ketua DPR: Paket Kebijakan Ekonomi Harus Sesuai Porsi
Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati memandang ada konsekuensi dan implikasi jangka panjang yang harus ditanggung Indonesia jika terlalu liberal terhadap investasi asing. Indonesia pun pada dasarnya telah memiliki pengalaman pahit lantaran memperlebar porsi asing untuk masuk ke dalam industri perbankan di Indonesia.
Saat ini Indonesia sudah susah mengerem serbuan bank asing yang masuk ke Tanah Air. "Di sektor perbankan sekarang kita setengah mati membendung mereka (industri perbankan asing) untuk tidak melakukan operasi di daerah dengan bikin cabang-cabang," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (13/2/2016). (Baca: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X Ancam UMKM)
Menurut Enny, konsekuensi yang harus ditanggung Indonesia lantaran membebaskan asing masuk ke berbagai bidang usaha di Tanah Air tidak akan terjadi sekarang ini. Namun, hal tersebut akan dialami masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.
"Termasuk kita bilang, ini gimana engkong kita bikin kesepakatan soal Freeport. Suatu saat anak cucu kita akan bilang sama. Waktu beri kebebasan investasi di pelabuhan, bandara, perfilman ini enggak punya otak apa," tegasnya.
Enny menambahkan, revisi DNI dengan membebaskan asing masuk ke Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga menyangkut kedaulatan negara.
"Ini yang harus kita fikirkan. Jangan sampai orientasi DNI ini hanya kepentingan jangka pendek. Tanpa berpikir juga kepentingan jangka menengah panjang," pungkasnya. (lly)
Baca juga:
Restoran Dibuka 100% Asing, Nasib Rumah Makan Padang Jadi Taruhan
35 Bidang Usaha Dibuka 100% untuk Asing
Ketua DPR: Paket Kebijakan Ekonomi Harus Sesuai Porsi
(dmd)
Explore More