Atasi PHK, Pemerintah Harus Buka Lapangan Kerja Besar-besaran
Selasa, 16 Februari 2016 - 01:39 WIB
Atasi PHK, Pemerintah Harus Buka Lapangan Kerja Besar-besaran
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Hendri Saparini menyatakan, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja yang banyak untuk mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. Ironisnya, PHK terjadi di tengah upaya pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur.
"Iya, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak, besar-besaranlah istilahnya. Untuk menangani PHK ini. Sekarang kan pemerintah sedang fokus ke infrastruktur, nah yang lainnya patut dibuka (sektornya)," ujarnya kepada Sindonews, Jakarta (15/2/2016)
Menurut Hendri, sektor industri elektronik di Indonesia ibarat 'sedang terguncang' usai sejumlah perusahaan asal Jepang menutup pabriknya, seperti Panasonic dan Toshiba. (Baca: Banjir Elektronik China Penyebab Pabrik Toshiba Tutup)
"Kalau ternyata kita enggak mampu menambah lapangan kerja baru, maka PHK yang terjadi akan menambah pengangguran. Kalau kemarin itu kan yang tutup sektor industri elektronik, tapi pemerintah belum menyediakan itu. Terus mereka yang di-PHK, buruh-buruh itu mau kerja dimana? Bidang mereka kan cuma di elektronik," katanya.
Kesimpulannya, kata Hendri, secara makro kondisi ini bisa saling menutupi. Banyak PHK dari industri, tapi sektor infrastruktur jalan dan menyaring banyak tenaga kerja.
Namun, itupun bisa menjadi kerugian besar karena sektor industri bakal terjadi perlambatan dan tidak lagi menyumbang secara perdagangan pada akhirnya.
"Itu akan jadi kerugian besar pastinya, di satu sisi, makronya bisa saling nutupi. Tapi, dari sektoral ada yang cacat. Maka upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja besar-besaran sangat penting karena sektor yang tutup, seperti elektronik, memang kompetitifnesnya mereka pun turun di negaranya," pungkas Hendri.
Baca juga:
Dua Perusahaan Elektronik Jepang di RI PHK 2.500 Karyawan
KSPI Tuding Pemerintah Tak Bantu Panasonic dan Toshiba
BPS Tak Khawatir PHK Besar-Besaran di Indonesia
"Iya, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak, besar-besaranlah istilahnya. Untuk menangani PHK ini. Sekarang kan pemerintah sedang fokus ke infrastruktur, nah yang lainnya patut dibuka (sektornya)," ujarnya kepada Sindonews, Jakarta (15/2/2016)
Menurut Hendri, sektor industri elektronik di Indonesia ibarat 'sedang terguncang' usai sejumlah perusahaan asal Jepang menutup pabriknya, seperti Panasonic dan Toshiba. (Baca: Banjir Elektronik China Penyebab Pabrik Toshiba Tutup)
"Kalau ternyata kita enggak mampu menambah lapangan kerja baru, maka PHK yang terjadi akan menambah pengangguran. Kalau kemarin itu kan yang tutup sektor industri elektronik, tapi pemerintah belum menyediakan itu. Terus mereka yang di-PHK, buruh-buruh itu mau kerja dimana? Bidang mereka kan cuma di elektronik," katanya.
Kesimpulannya, kata Hendri, secara makro kondisi ini bisa saling menutupi. Banyak PHK dari industri, tapi sektor infrastruktur jalan dan menyaring banyak tenaga kerja.
Namun, itupun bisa menjadi kerugian besar karena sektor industri bakal terjadi perlambatan dan tidak lagi menyumbang secara perdagangan pada akhirnya.
"Itu akan jadi kerugian besar pastinya, di satu sisi, makronya bisa saling nutupi. Tapi, dari sektoral ada yang cacat. Maka upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja besar-besaran sangat penting karena sektor yang tutup, seperti elektronik, memang kompetitifnesnya mereka pun turun di negaranya," pungkas Hendri.
Baca juga:
Dua Perusahaan Elektronik Jepang di RI PHK 2.500 Karyawan
KSPI Tuding Pemerintah Tak Bantu Panasonic dan Toshiba
BPS Tak Khawatir PHK Besar-Besaran di Indonesia
(dmd)
Lihat Juga :
