BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Bangun 35 Ribu Rumah Pekerja
Selasa, 16 Februari 2016 - 22:29 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Bangun 35 Ribu Rumah Pekerja
A
A
A
JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) menargetkan membangun 35 ribu rumah pekerja pada tahun ini. Perumahan untuk pekerja tersebut memberikan suku bunga spesial dengan menggandeng 11 developer perumahan.
Kepala Urusan Properti BPJS Ketenagakerjaan, I Putu Wiradana mengatakan, setidaknya ada dana hingga Rp4 triliun dari dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang siap disalurkan melalui skema perbankan. Dana tersebut akan disalurkan melalui Bank BTN untuk perumahan pekerja yang akan dievaluasi setiap bulannya demi selalu mendapatkan perbai. Saat ini baru tersedia layanan penyaluran dari bank BTN, dari target bersama empat bank BUMN.
“Teknisnya kami memberikan keuntungan suku bunga di bawah harga pasaran secara tetap. Di perbankan umumnya suku bunga rendah di awal namun maksimal hanya untuk dua tahun lalu kembali tinggi. Hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sah, berhak mendapatkan layanan ini. Di bulan depan kami harapkan penyerapannya semakin tinggi karena banyak perusahaan yang sudah berminat,” ujar Putu, di pameran properti, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Layanan perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan merupakan program Housing Benefit yang sangat bermanfaat bagi peserta untuk menurunkan biaya hidup, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan. Housing Benefit memberikan penyediaan rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui kerja sama dengan perbankan dan developer. “Program ini akan bantu dalam bentuk pinjaman uang muka (PUM), kredit konstruksi (KK), dan KPR,” ujarnya.
Bank Tabungan Negara selaku bank penyalur mendukung program Housing Benefit ini dengan cara melakukan sosialisasi serta menggelar pameran perumahan agar masyarakat mengetahui dan memahami program Housing Benefit yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan lebih komprehensif.
Dalam pameran, selain informasi tentang perumahan, para pengunjung bisa mendapatkan informasi detail terkait manfaat Housing Benefit pada booth BPJS Ketenagakerjaan yang tersedia selama pameran berlangsung. Informasi juga bisa didapatkan di layanan informasi BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang, Call Center 1500910, atau kanal sosial media resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Syarat yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat ini adalah dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama minimal satu tahun, tertib administrasi dan tertib iuran serta bukan perusahaan PDS (Perusahaan Daftar Sebagian) upah/tenaga kerja. Selain itu, rumah yang diajukan juga merupakan rumah pertama peserta.
Seluruh proses pengajuan KPR ini mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku di bank penyalur serta otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan. Pihak bank akan meminta klarifikasi kelayakan peserta terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan.“Proses KPR serta Pinjaman Uang Muka untuk sementara ini baru bekerjasama dengan Bank BTN sebagai bank penyalur kredit, nantinya akan ditambah untuk mempermudah peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki pinjaman perumahan,” ujarnya.
Jenis pinjaman yang disediakan program Housing benefit ada dua, yang pertama adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Pinjaman Uang Muka (PUM) yang diberikan kepada peserta melalui bank penyalur. “Untuk rumah tapak dan apartemen/ rusun bisa dengan PUM dan KPR, sedangkan untuk konstruksi hanya untuk rumah tapak saja. Layanan PUM juga tersedia dalam bentuk subsidi dan non subsidi. Seperti rumah di kawasan Jabodetabek yang harganya di atas Rp500 juta bisa menggunakan PUM untuk non subsidi,” ujarnya.
Bunga KPR yang dibebankan pada peserta hanya sebesar 5% untuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada KPR subsidi. Sementara KPR non-subsidi dibebankan bunga sesuai dengan BI Rate ditambah margin bank per tahun dengan sistem anuitas. Jangka waktu maksimal yang diberikan untuk KPR, baik subsidi maupun non-subsidi adalah selama 20 tahun.
PUM untuk pemilikan rumah bagi peserta kategori MBR juga dibebankan bunga sesuai dengan BI rate ditambah margin bank per tahun dengan sistem anuitas dengan jangka waktu maksimal 15 tahun. Sementara untuk PUM, kategori non-subsidi tidak diberikan dana PUM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI).
Kerjasama dengan perbankan dalam memberikan pinjaman atau kredit untuk pemilikan rumah dan pinjaman uang muka perumahan merupakan wujud nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pekerja di Indonesia. Melalui kemudahan pembiayaan serta kerjasama dengan berbagai pihak, BPJS Ketenagakerjaan siap menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja.
Sebelumnya Direktur Utama BPJS TK, Elvyn G Masassya mengatakan, pihaknya fokus mengembangkan inovasi untuk meningkatkan performa layanan. Program total benefit salah satu strategi untuk meningkatkan taraf hidup pekerja dengan memberikan akses kepada perumahan dan kebutuhan pokok lainnya.
“Kami fokus pada inovasi seperti program total benefit. Setiap negara memiliki keunikan jaminan sosial masing masing. Kami ingin menjadi salah satu pengelola jaminan sosial terbaik di dunia. Kami gandeng sembilan developer untuk penyediaan rumah di bawah Rp500 juta. Pembangunannya tersebar di berbagai kota untuk para peserta. Sehingga para pekerja nantinya diuntungkan lalu sadar dan merasa butuh untuk menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Elvyn.
Kepala Urusan Properti BPJS Ketenagakerjaan, I Putu Wiradana mengatakan, setidaknya ada dana hingga Rp4 triliun dari dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang siap disalurkan melalui skema perbankan. Dana tersebut akan disalurkan melalui Bank BTN untuk perumahan pekerja yang akan dievaluasi setiap bulannya demi selalu mendapatkan perbai. Saat ini baru tersedia layanan penyaluran dari bank BTN, dari target bersama empat bank BUMN.
“Teknisnya kami memberikan keuntungan suku bunga di bawah harga pasaran secara tetap. Di perbankan umumnya suku bunga rendah di awal namun maksimal hanya untuk dua tahun lalu kembali tinggi. Hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sah, berhak mendapatkan layanan ini. Di bulan depan kami harapkan penyerapannya semakin tinggi karena banyak perusahaan yang sudah berminat,” ujar Putu, di pameran properti, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Layanan perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan merupakan program Housing Benefit yang sangat bermanfaat bagi peserta untuk menurunkan biaya hidup, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan. Housing Benefit memberikan penyediaan rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui kerja sama dengan perbankan dan developer. “Program ini akan bantu dalam bentuk pinjaman uang muka (PUM), kredit konstruksi (KK), dan KPR,” ujarnya.
Bank Tabungan Negara selaku bank penyalur mendukung program Housing Benefit ini dengan cara melakukan sosialisasi serta menggelar pameran perumahan agar masyarakat mengetahui dan memahami program Housing Benefit yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan lebih komprehensif.
Dalam pameran, selain informasi tentang perumahan, para pengunjung bisa mendapatkan informasi detail terkait manfaat Housing Benefit pada booth BPJS Ketenagakerjaan yang tersedia selama pameran berlangsung. Informasi juga bisa didapatkan di layanan informasi BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang, Call Center 1500910, atau kanal sosial media resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Syarat yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat ini adalah dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama minimal satu tahun, tertib administrasi dan tertib iuran serta bukan perusahaan PDS (Perusahaan Daftar Sebagian) upah/tenaga kerja. Selain itu, rumah yang diajukan juga merupakan rumah pertama peserta.
Seluruh proses pengajuan KPR ini mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku di bank penyalur serta otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan. Pihak bank akan meminta klarifikasi kelayakan peserta terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan.“Proses KPR serta Pinjaman Uang Muka untuk sementara ini baru bekerjasama dengan Bank BTN sebagai bank penyalur kredit, nantinya akan ditambah untuk mempermudah peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki pinjaman perumahan,” ujarnya.
Jenis pinjaman yang disediakan program Housing benefit ada dua, yang pertama adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Pinjaman Uang Muka (PUM) yang diberikan kepada peserta melalui bank penyalur. “Untuk rumah tapak dan apartemen/ rusun bisa dengan PUM dan KPR, sedangkan untuk konstruksi hanya untuk rumah tapak saja. Layanan PUM juga tersedia dalam bentuk subsidi dan non subsidi. Seperti rumah di kawasan Jabodetabek yang harganya di atas Rp500 juta bisa menggunakan PUM untuk non subsidi,” ujarnya.
Bunga KPR yang dibebankan pada peserta hanya sebesar 5% untuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada KPR subsidi. Sementara KPR non-subsidi dibebankan bunga sesuai dengan BI Rate ditambah margin bank per tahun dengan sistem anuitas. Jangka waktu maksimal yang diberikan untuk KPR, baik subsidi maupun non-subsidi adalah selama 20 tahun.
PUM untuk pemilikan rumah bagi peserta kategori MBR juga dibebankan bunga sesuai dengan BI rate ditambah margin bank per tahun dengan sistem anuitas dengan jangka waktu maksimal 15 tahun. Sementara untuk PUM, kategori non-subsidi tidak diberikan dana PUM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI).
Kerjasama dengan perbankan dalam memberikan pinjaman atau kredit untuk pemilikan rumah dan pinjaman uang muka perumahan merupakan wujud nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pekerja di Indonesia. Melalui kemudahan pembiayaan serta kerjasama dengan berbagai pihak, BPJS Ketenagakerjaan siap menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja.
Sebelumnya Direktur Utama BPJS TK, Elvyn G Masassya mengatakan, pihaknya fokus mengembangkan inovasi untuk meningkatkan performa layanan. Program total benefit salah satu strategi untuk meningkatkan taraf hidup pekerja dengan memberikan akses kepada perumahan dan kebutuhan pokok lainnya.
“Kami fokus pada inovasi seperti program total benefit. Setiap negara memiliki keunikan jaminan sosial masing masing. Kami ingin menjadi salah satu pengelola jaminan sosial terbaik di dunia. Kami gandeng sembilan developer untuk penyediaan rumah di bawah Rp500 juta. Pembangunannya tersebar di berbagai kota untuk para peserta. Sehingga para pekerja nantinya diuntungkan lalu sadar dan merasa butuh untuk menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Elvyn.
(dmd)
Lihat Juga :
