Marak PHK, Pengusaha Wanita Sentil Pemerintah

JAKARTA - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) menyentil paket kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran masih banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air awal tahun ini. Alasannya, karena penerapan yang sering tidak sesuai.

Ketua Iwapi Nita Yudi mengatakan, penerapan yang tidak sesuai dengan isi paket kebijakan membuat hasilnya belum terasa. Meski saat keluar beberapa waktu lalu sempat direspons baik oleh pasar.

"Dinilai belum efektif karena implementasi dan kebijakan enggak nyambung. Tapi seenggaknya ada yang dilakukan pemerintah, harga saham naik saat paket X dikeluarkan," ujarnya di Jakarta, Rabu (17/2/2016).

Menurutnya, pemangkasan jumlah karyawan tidak hanya dilakukan oleh pengusaha di Indonesia. Di negara lain juga terjadi akibat kondisi perekonomian global yang sedang tidak kondusif.

"PHK tak hanya terjadi di Indonesia karena kondisi ekonomi melemah. Salah satu akibatnya kondisi global, jadi tentu ini saya kira harus antisipasi supaya PHK enggak banyak," katanya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga harus bisa mengimbau bank agar menurunkan suku bunganya karena Bank Indonesia (BI) sudah melakukan hal serupa. Sehingga, bisa mendorong daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pembukaan lapangan kerja.

"Tanggung jawab pemerintah bahwa bunga masih tinggi, katanya mau turun. Kita minta kredit usaha rakyat (KUR) jangan cuma 9% tapi 6%-7%, kenapa minta turun? Kami mau daya saing," pungkas Nita.