ARLI: KKP Tak Serius Tanggapi Penolakan Pembatasan Ekspor
ARLI: KKP Tak Serius Tanggapi Penolakan Pembatasan Ekspor
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) mengaku sudah melakukan langkah mediasi dengan pemerintah terkait penolakan mereka terhadap rencana pembatasan ekspor rumput laut. Pemerintah beralasan rencana mengenakan bea keluar hingga larangan ekspor bertahap bagi komoditas rumput laut dalam rangka memperkuat program hilirisasi.
Meski begitu kebijakan tersebut ternyata mendapatkan penolakan dari pihak pengusaha yang tergabung dalam ARLI. Bahkan mereka mengaku sudah bermediasi dengan pihak pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun sayang tidak ditanggapi dengan serius.
"Kita sudah bermediasi. Tapi mereka (pemerintah) malah sikapnya semakin tidak jelas. Malah bersikukuh membuka pabrik untuk hilirisasi. Mereka tidak pernah jelas dan tidak memberikan solusi apa-apa," ucap Ketua Umum ARLI, Safari Azis di Menara Kadin, Rabu, (17/2/2016).
(Baca Juga: Pengusaha Rumput Laut Beberkan Dampak Pembatasan Ekspor)
Dia menambahkan juga menolak sikap KKP yang juga berniat untuk membangun industri yang menurut ARLI itu bukan merupakan kewenangan KKP melainkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
"Tidak usah lah, itu KKP ngurusin hilir, cukup hulunya saja. Hilir biar Kemenperin yang mengurus. Tapi kalau sampai mereka mau bikin pabrik, ya mereka tidak memikirkan masyarakat berarti. Cuma supaya bapak (presiden) senang saja," pungkasnya.
Meski begitu kebijakan tersebut ternyata mendapatkan penolakan dari pihak pengusaha yang tergabung dalam ARLI. Bahkan mereka mengaku sudah bermediasi dengan pihak pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun sayang tidak ditanggapi dengan serius.
"Kita sudah bermediasi. Tapi mereka (pemerintah) malah sikapnya semakin tidak jelas. Malah bersikukuh membuka pabrik untuk hilirisasi. Mereka tidak pernah jelas dan tidak memberikan solusi apa-apa," ucap Ketua Umum ARLI, Safari Azis di Menara Kadin, Rabu, (17/2/2016).
(Baca Juga: Pengusaha Rumput Laut Beberkan Dampak Pembatasan Ekspor)
Dia menambahkan juga menolak sikap KKP yang juga berniat untuk membangun industri yang menurut ARLI itu bukan merupakan kewenangan KKP melainkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
"Tidak usah lah, itu KKP ngurusin hilir, cukup hulunya saja. Hilir biar Kemenperin yang mengurus. Tapi kalau sampai mereka mau bikin pabrik, ya mereka tidak memikirkan masyarakat berarti. Cuma supaya bapak (presiden) senang saja," pungkasnya.
(akr)
Explore More