Steadfast Marine Investasi Rp150 M Tampung Serapan Kapal Pemerintah
Steadfast Marine Investasi Rp150 M Tampung Serapan Kapal Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Usaha galangan kapal swasta nasional PT Steadfast Marine berinvestasi Rp150 miliar guna menampung pesanan kapal milik pemerintah. Komisaris Utama PT Steadfast Marine, Eddy Kurniawan Logam mengatakan, investasi tersebut dilakukan dalam bentuk perluasan lahan galangan dan penambahan teknologi berat dalam pembuatan kapal.
"Kami sangat bersyukur meski di tengah kondisi sulit, di mana harga minyak dunia berdampak terhadap usaha pelayaran, namun pemerintah tetap konsisten menambah kapal-kapal nasional melalui galangan-galangan kapal di dalam negeri. Hal ini tentu saja menggairahkan dunia usaha galangan kapal, sebab pesanan kapal swasta di tengah kondisi seperti ini tidak banyak dibandingkan pesanan kapal milik pemerintah sehingga pada akhirnya kami juga harus berbenah dengan menambah kualitas galangan," ujarnya, usai melakukan peresmian kontruksi enam kapal latih milik Kementerian Perhubungan di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (17/2/2016).
Dia mengatakan, pemerintah menargetkan bisa mendatangkan 400 kapal hingga 2018. Sementara penyerapannya baru berkisar sekitar 180 kapal hingga akhir tahun 2015. Di sisi lain, pemerintah juga tengah fokus memperketat aturan doking (perawatan) kapal dengan masa waktu tertentu. Artinya, dengan adanya aturan doking kapal tersebut juga akan menambah keberlangsungan bisnis di sektor usaha galangan kapal nasional.
"Makanya, kalau aturannya sudah ketat, mau tidak mau kapal-kapal itu harus doking. Adanya doking akan menambah potensi pendapatan di sektor galangan kapal," jelas Eddy.
Sebagai informasi perusahaan galangan kapal yang beroperasi di Indonesia tidak hanya berfungsi membuat kapal, namun juga melakukan perwatan dalam masa tertentu yang disebut doking.
Steadfast Marine merupakan salah satu perusahaan galangan swasta nasional yang telah menyelesaikan lebih dari lima kapal milik pemerintah. Adapun kali ini, pemerintah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan kembali memesan kapal, kali ini sebanyak enam kapal latih senilai Rp318 miliar berukuran 1.200 gross tonnage (GT) dengan kontrak sejak Desember 2015.
Pada peletakkan lunas tersebut disaksikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Wahyu Satrio Utomo serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi serta Komisaris Utama PT Steadfast Marine Eddy K Logam.
Eddy menjelaskan, pengerjaan kapal itu dilaksanakan maksimal selama dua tahun atau hingga Desember 2017. Keenam kapal tersebut merupakan kapal dengan tujuan khusus (special purpose) yang rencananya digunakan oleh sekolah-sekolah pelayaran milik pemerintah.
"Tahun lalu, kami dapat pesanan dari Kemenhub itu lima kapal kecil dan 13 kapal besar, termasuk keenam kapal itu. Nilai kontrak satu kapal latih itu sekitar Rp53 miliar," imbuhnya.
Menurut Eddy, dalam pembangunan keenam kapal latih itu, Steadfast berpegang pada kualitas yang baik, sistem pengiriman kapal tepat waktu, dan harga yang kompetitif. "Saya selalu teringat akan pesan yang disampaikan Inspektur Jenderal Kemenhub agar order kapal itu bisa kualitas, delivery, dan harganya bagus. Kami juga menerapkan satu pegangan lagi yaitu bahwa kapal harus kuat bertahun-tahun atau tahan lama," paparnya.
Keenam kapal tersebut dibangun dari bahan baja dengan konstruksi las penuh. Setiap kapal menggunakan dua baling-baling dan dua mesin diesel. Keseluruhan setiap kapal panjangnya adalah 63 m, lebar 12 m, tinggi 4 m.
Pertama Kali untuk Pendidikan
Sementara itu, Kepala BPSDM Kemenhub, Wahyu Satrio menyatakan, keenam kapal latih itu merupakan kapal- kapal pertama yang dibangun khusus untuk kepentingan pendidikan pelayaran di Indonesia. Hingga saat ini, sekolah pelayaran pemerintah memilih cara bekerja sama dengan pelaku pelayaran nasional maupun asing guna memberikan kesempatan para calon pelaut mendapatkan praktik nyata di lapangan.
Adapun keenam kapal itu akan ditempatkan di sekolah-sekolah pelayaran milik pemerintah di enam wilayah, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Aceh, Minahasa Selatan, serta Sorong. "Jadi ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesoa adanya pembangunan kapal-kapal khusus untuk latih," ungkapnya.
Meski begitu, Wahyu menekankan, kapal-kapal tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan kepada sekolah pelayaran milik pemerintah saja. Kemenhub akan mempersilakan sekolah pelayaran swasta nasional untuk menggunakan kapal- kapal tersebut dalam praktek peserta didiknya. "Kami juga mempersilakan swasta menggunakan semua fasilitas di sekolah pelayaran nasional. Ini kan bertujuan menambah terus lulusan pelaut setiap tahunnya khususnya untuk nasional agar tidak kekurangan," jelasnya.
Selain untuk keperluan berlatih, keenam kapal itu juga diproyeksikan sebagai kapal angkut perintis untuk penumpang, khususnya di sekitar wilayah penempatan kapal. "Jadi, selain teknis, para peserta didik itu juga dilatih untuk melayani masyarakat secara langsung dengan adanya pemanfaatan kapal sebagai angkutan perintis," pungkas Wahyu.
"Kami sangat bersyukur meski di tengah kondisi sulit, di mana harga minyak dunia berdampak terhadap usaha pelayaran, namun pemerintah tetap konsisten menambah kapal-kapal nasional melalui galangan-galangan kapal di dalam negeri. Hal ini tentu saja menggairahkan dunia usaha galangan kapal, sebab pesanan kapal swasta di tengah kondisi seperti ini tidak banyak dibandingkan pesanan kapal milik pemerintah sehingga pada akhirnya kami juga harus berbenah dengan menambah kualitas galangan," ujarnya, usai melakukan peresmian kontruksi enam kapal latih milik Kementerian Perhubungan di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (17/2/2016).
Dia mengatakan, pemerintah menargetkan bisa mendatangkan 400 kapal hingga 2018. Sementara penyerapannya baru berkisar sekitar 180 kapal hingga akhir tahun 2015. Di sisi lain, pemerintah juga tengah fokus memperketat aturan doking (perawatan) kapal dengan masa waktu tertentu. Artinya, dengan adanya aturan doking kapal tersebut juga akan menambah keberlangsungan bisnis di sektor usaha galangan kapal nasional.
"Makanya, kalau aturannya sudah ketat, mau tidak mau kapal-kapal itu harus doking. Adanya doking akan menambah potensi pendapatan di sektor galangan kapal," jelas Eddy.
Sebagai informasi perusahaan galangan kapal yang beroperasi di Indonesia tidak hanya berfungsi membuat kapal, namun juga melakukan perwatan dalam masa tertentu yang disebut doking.
Steadfast Marine merupakan salah satu perusahaan galangan swasta nasional yang telah menyelesaikan lebih dari lima kapal milik pemerintah. Adapun kali ini, pemerintah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan kembali memesan kapal, kali ini sebanyak enam kapal latih senilai Rp318 miliar berukuran 1.200 gross tonnage (GT) dengan kontrak sejak Desember 2015.
Pada peletakkan lunas tersebut disaksikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Wahyu Satrio Utomo serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi serta Komisaris Utama PT Steadfast Marine Eddy K Logam.
Eddy menjelaskan, pengerjaan kapal itu dilaksanakan maksimal selama dua tahun atau hingga Desember 2017. Keenam kapal tersebut merupakan kapal dengan tujuan khusus (special purpose) yang rencananya digunakan oleh sekolah-sekolah pelayaran milik pemerintah.
"Tahun lalu, kami dapat pesanan dari Kemenhub itu lima kapal kecil dan 13 kapal besar, termasuk keenam kapal itu. Nilai kontrak satu kapal latih itu sekitar Rp53 miliar," imbuhnya.
Menurut Eddy, dalam pembangunan keenam kapal latih itu, Steadfast berpegang pada kualitas yang baik, sistem pengiriman kapal tepat waktu, dan harga yang kompetitif. "Saya selalu teringat akan pesan yang disampaikan Inspektur Jenderal Kemenhub agar order kapal itu bisa kualitas, delivery, dan harganya bagus. Kami juga menerapkan satu pegangan lagi yaitu bahwa kapal harus kuat bertahun-tahun atau tahan lama," paparnya.
Keenam kapal tersebut dibangun dari bahan baja dengan konstruksi las penuh. Setiap kapal menggunakan dua baling-baling dan dua mesin diesel. Keseluruhan setiap kapal panjangnya adalah 63 m, lebar 12 m, tinggi 4 m.
Pertama Kali untuk Pendidikan
Sementara itu, Kepala BPSDM Kemenhub, Wahyu Satrio menyatakan, keenam kapal latih itu merupakan kapal- kapal pertama yang dibangun khusus untuk kepentingan pendidikan pelayaran di Indonesia. Hingga saat ini, sekolah pelayaran pemerintah memilih cara bekerja sama dengan pelaku pelayaran nasional maupun asing guna memberikan kesempatan para calon pelaut mendapatkan praktik nyata di lapangan.
Adapun keenam kapal itu akan ditempatkan di sekolah-sekolah pelayaran milik pemerintah di enam wilayah, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Aceh, Minahasa Selatan, serta Sorong. "Jadi ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesoa adanya pembangunan kapal-kapal khusus untuk latih," ungkapnya.
Meski begitu, Wahyu menekankan, kapal-kapal tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan kepada sekolah pelayaran milik pemerintah saja. Kemenhub akan mempersilakan sekolah pelayaran swasta nasional untuk menggunakan kapal- kapal tersebut dalam praktek peserta didiknya. "Kami juga mempersilakan swasta menggunakan semua fasilitas di sekolah pelayaran nasional. Ini kan bertujuan menambah terus lulusan pelaut setiap tahunnya khususnya untuk nasional agar tidak kekurangan," jelasnya.
Selain untuk keperluan berlatih, keenam kapal itu juga diproyeksikan sebagai kapal angkut perintis untuk penumpang, khususnya di sekitar wilayah penempatan kapal. "Jadi, selain teknis, para peserta didik itu juga dilatih untuk melayani masyarakat secara langsung dengan adanya pemanfaatan kapal sebagai angkutan perintis," pungkas Wahyu.
(dmd)
Explore More