Hapus Pungutan Dana Energi dari Harga BBM, ESDM Cari Opsi Lain
Hapus Pungutan Dana Energi dari Harga BBM, ESDM Cari Opsi Lain
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersikeras memungut dana ketahanan energi (DKE), meski tidak lagi dari hasil potongan lewat pembelian harga bahan bakar minyak (BBM). Menteri ESDM Sudirman Said menerangkan akan mencari opsi lain untuk sumber dana energi, setelah pungutan dari harga BBM mendapatkan banyak respon negatif.
Dia menembahkan pemerintah mengambil sikap untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil dana dari sumber lain. "Pungutan dari masyarakat untuk dana ketahanan energi jelas tidak akan dilakukan. Karena reaksi publik negatif, padahal seluruh kebijakan publik harus memperhatikan pandangan masyarakat juga," katanya di Gedung Ditjen Kelistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/2/2016).
(Baca Juga: Pungutan Dana Ketahanan Energi Siap Diajukan di APBNP 2016)
Lanjut dia, pungutan dana ketahanan energi diusulkan berasal dari bisnis hilir migas melalui pemberlakuan pajak terhadap badan usaha. Namun, usulan tersebut hingga saat ini masih didiskusikan. "Mungkin akan mungut di hilir. Itu yang dipungut badan usahanya. Satu ketika harus ada pajak. Kapan itu dipajaki, nanti tergantung situasi ekonomi," imbuh dia.
Sementara untuk sumber dana ketahanan energi yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sambung mantan Bos Pindad ini, dana tersebut bisa berasal dari beberapa penghematan di sektor lain. Namun, dirinya tidak terlalu berharap akan mendapatkan suntikan dana terlalu besar untuk dana ketahanan energi dari APBN.
"Jadi harusnya begitu. Yang paling realistis sekarang adalah Rp1 atau 3 triliun yang masih bisa dihemat dari pos pos lain," ungkapnya.
Kendati demikiann, mantan Kepala ISC ini optimis usulannya untuk memberlakukan dana ketahanan energi pada tahun ini akan dapat direalisasi. Jika telah mendapat persetujuan, maka pungutan tersebut menurutnya akan langsung digulirkan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
"Tapi saya optimis hal strategis DKE akan tetap diperhatikan. Saya juga realistis untuk tidak banyak-banyak. Paling penting lembaga disetujui, dibentuk dan uang berapapun, rasanya kita punya cadangan yang bisa disisihkan," tandasnya.
Dia menembahkan pemerintah mengambil sikap untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil dana dari sumber lain. "Pungutan dari masyarakat untuk dana ketahanan energi jelas tidak akan dilakukan. Karena reaksi publik negatif, padahal seluruh kebijakan publik harus memperhatikan pandangan masyarakat juga," katanya di Gedung Ditjen Kelistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/2/2016).
(Baca Juga: Pungutan Dana Ketahanan Energi Siap Diajukan di APBNP 2016)
Lanjut dia, pungutan dana ketahanan energi diusulkan berasal dari bisnis hilir migas melalui pemberlakuan pajak terhadap badan usaha. Namun, usulan tersebut hingga saat ini masih didiskusikan. "Mungkin akan mungut di hilir. Itu yang dipungut badan usahanya. Satu ketika harus ada pajak. Kapan itu dipajaki, nanti tergantung situasi ekonomi," imbuh dia.
Sementara untuk sumber dana ketahanan energi yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sambung mantan Bos Pindad ini, dana tersebut bisa berasal dari beberapa penghematan di sektor lain. Namun, dirinya tidak terlalu berharap akan mendapatkan suntikan dana terlalu besar untuk dana ketahanan energi dari APBN.
"Jadi harusnya begitu. Yang paling realistis sekarang adalah Rp1 atau 3 triliun yang masih bisa dihemat dari pos pos lain," ungkapnya.
Kendati demikiann, mantan Kepala ISC ini optimis usulannya untuk memberlakukan dana ketahanan energi pada tahun ini akan dapat direalisasi. Jika telah mendapat persetujuan, maka pungutan tersebut menurutnya akan langsung digulirkan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
"Tapi saya optimis hal strategis DKE akan tetap diperhatikan. Saya juga realistis untuk tidak banyak-banyak. Paling penting lembaga disetujui, dibentuk dan uang berapapun, rasanya kita punya cadangan yang bisa disisihkan," tandasnya.
(akr)
Explore More