Jokowi: Tak Ada Presiden Ikut Urus Pelabuhan kecuali Saya
Senin, 22 Februari 2016 - 17:21 WIB
Jokowi: Tak Ada Presiden Ikut Urus Pelabuhan kecuali Saya
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, alasan selama ini dirinya turut campur mengurus dan membenahi persoalan lamanya waktu tunggu dan bongkar muat di pelabuhan (dwelling time). Padahal, tidak ada Presiden di dunia ini yang ikut campur mengurus persoalan pelabuhan yang seharusnya dikerjakan para pembantu presiden.
Dia mengatakan, lantaran lamanya waktu tunggu dan bongkar muat di pelabuhan, Indonesia kehilangan potensi pendapatan negara hingga Rp740 triliun. Karena itu, Jokowi tidak mau hal tersebut terus terulang.
"Presiden ngurus-ngurus pelabuhan. Ada Rp740 triliun kita hilang gara-gara ketidakefisienan perkara itu. Saya datangi pasti ada persoalan besarnya. Sebelumnya enam hari, swekarang Januari sudah 4,7 hari," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2/2016).
Bahkan, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini, saat ini dwelling time sudah di bawah tiga hari. Jika penurunan dwelling time tersebut tidak terus dikejar, maka Indonesia akan tertinggal karena ongkos logistik yang mahal dan produk tidak bersaing.
"Pak Menko sampaikan sudah di bawah tiga hari. Sudah mirip-mirip Singapura dan Malaysia. Kalau enggak kejar itu ya sudah ditinggal, karena cost logistik mahal. Mana bisa produk kita bersaing," imbuh dia.
Mantan wali kota Solo ini menegaskan, tidak akan berhenti ikut campur mengurus dwelling time jika ambisinya untuk menyetarakan posisi dwelling time di Indonesia dengan negara tetangga dapat tercapai.
"Presiden sampai ngurus pelabuhan, enggak ada di dunia. Tapi saya akan ngurus sebelum dwelling time pada posisi di mana kita bisa bersaing. Dan saya senang sekarang Pak Menko, menteri semua kejar-kejaran melakukan terobosan itu. Enggak ada jalan lain kecuali itu, kalau kita mau menangkan persaingan," tandas Jokowi.
Dia mengatakan, lantaran lamanya waktu tunggu dan bongkar muat di pelabuhan, Indonesia kehilangan potensi pendapatan negara hingga Rp740 triliun. Karena itu, Jokowi tidak mau hal tersebut terus terulang.
"Presiden ngurus-ngurus pelabuhan. Ada Rp740 triliun kita hilang gara-gara ketidakefisienan perkara itu. Saya datangi pasti ada persoalan besarnya. Sebelumnya enam hari, swekarang Januari sudah 4,7 hari," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2/2016).
Bahkan, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini, saat ini dwelling time sudah di bawah tiga hari. Jika penurunan dwelling time tersebut tidak terus dikejar, maka Indonesia akan tertinggal karena ongkos logistik yang mahal dan produk tidak bersaing.
"Pak Menko sampaikan sudah di bawah tiga hari. Sudah mirip-mirip Singapura dan Malaysia. Kalau enggak kejar itu ya sudah ditinggal, karena cost logistik mahal. Mana bisa produk kita bersaing," imbuh dia.
Mantan wali kota Solo ini menegaskan, tidak akan berhenti ikut campur mengurus dwelling time jika ambisinya untuk menyetarakan posisi dwelling time di Indonesia dengan negara tetangga dapat tercapai.
"Presiden sampai ngurus pelabuhan, enggak ada di dunia. Tapi saya akan ngurus sebelum dwelling time pada posisi di mana kita bisa bersaing. Dan saya senang sekarang Pak Menko, menteri semua kejar-kejaran melakukan terobosan itu. Enggak ada jalan lain kecuali itu, kalau kita mau menangkan persaingan," tandas Jokowi.
(izz)
Lihat Juga :
