Jokowi Saksikan Penandatanganan Kontrak Energi Tahap III
A
A
A
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hari ini menghadiri penandatanganan kontrak strategis sektor energi dan pengadaan barang dan jasa tahap ke-III tahun 2016 yang dilaksanakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kontrak strategis sektor energi tersebut terdiri dari 133 paket senilai Rp3,04 triliun.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, saat ini untuk pertama kalinya penandatanganan kontrak strategis dapat terselesaikan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini menjadi momen bersejarah pemerintah khususnya Kementerian ESDM.
"Momen bersejarah untuk pertama kali kontrak selesai tahun sebelumnya. Biasanya, bulan September-Oktober belum selesai," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Dia mengatakan, untuk mempercepat penyelesaian lelang proyek, Kementerian ESDM telah membentuk tim percepatan dan penyerapan khusus. Sehingga, penyakit di masa lalu yang menghambat penyelesaian lelang proyek dapat teratasi.
"Di masa lalu penyakit kita, dokumen kurang siap sehingga bolak balik direvisi, yang kita lakukan bentuk unit khusus percepatan, penyerapan tahun lalu bisa ditingkatkan," ujar dia.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah melakukan penandatanganan kontrak tahap I senilai Rp406 miliar dan tahap II senilai Rp136,06 miliar. Sementara anggaran Kementerian dalam APBN 2016 untuk Kementerian ESDM sebesr Rp8.563,9 miliar.
Adapun 24 kontrak yang menjadi bagian dalam 133 paket tersebut sebagai berikut:
1. Pembangunan dan pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Prabumulih, Sumatera Selatan senilai Rp493 miliar.
2. Pembangunan jaringan gas bumi di Cilegon senilai Rp62 miliar.
3. Pembangunan dan pengembangan jaringan gas bumi di Surabaya, Jawa Timur senilai Rp285 miliar.
4. Pembangunan dan pemngembangan jaringan gas di Tarakan, Kalimantan Utara senilai Rp219 miliar.
5. Konstruksi pipa Bekasi 1&2 senilai Rp68 miliar.
6. Konstruksi pipa Jakarta 1&2 senilai Rp51 miliar.
7. Pengadaan jasa 'The high resolution air bone magnetic and radiometric' blok Jayapura Selatan, Papua senilai Rp 23 miliar.
8. Pengadaan jasa lainnya 'Akuisisi data passive seismic tomography' di Boka Cekungan Aki Meuga, Papua senilai Rp29 miliar.
9. Pembangunan PLTS terpusat di Sulteng II senilai Rp36 miliar.
10. Pembangunan PLTS terpusat di Kalimantan Tengah I senilai Rp22 miliar.
11. Pembangunan dan pengembangan jaringan gas di Prabumulis, Sumatera Selatan senilai Rp50 miliar.
12. Pembangunan SPBG Bekasi senilai Rp44 miliar.
13. Pembangunan PLTS 2MW di Manokwari senilai Rp57 miliar.
14. Pembangunan PLTS terpusat NTT (gelombang 2) senilai RP17 miliar.
15. Pengadaan peralatan gravity meter senilai Rp9 miliar.
16. Pengembangan sistem monitoring lifting Migas senilai Rp4 miliar.
17. Studi kelayakan potensi detail engineering design dan penyiapan kelembagaan pembangunan PLTSa di TPA milik Pemda senilai Rp1,4 miliar.
18. Pembangunan biogas komunal di kampar, Riau senilai Rp1,2 m
19. Pembagian konverter kit nelayan senilai Rp71 miliar.
20. Sosialisasi verifikasi dan pengawasan konservasi BBM ke BBG untuk nelayan senilai Rp2 miliar.
21. Pembangunan PLTMH di Papua II senilai Rp15 miliar.
22. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan PLTMH di Kalimantan dan Sulawesi senilai Rp888 juta.
23. Studi kelayakan dan perancangan sistem monitoring konsumsi energi di lingkungan ESDM senilai Rp5 miliar.
24. Penentuan titik lokasi pengeboran air tanah dalam paket PT 2 senilai Rp2 miliar.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, saat ini untuk pertama kalinya penandatanganan kontrak strategis dapat terselesaikan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini menjadi momen bersejarah pemerintah khususnya Kementerian ESDM.
"Momen bersejarah untuk pertama kali kontrak selesai tahun sebelumnya. Biasanya, bulan September-Oktober belum selesai," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Dia mengatakan, untuk mempercepat penyelesaian lelang proyek, Kementerian ESDM telah membentuk tim percepatan dan penyerapan khusus. Sehingga, penyakit di masa lalu yang menghambat penyelesaian lelang proyek dapat teratasi.
"Di masa lalu penyakit kita, dokumen kurang siap sehingga bolak balik direvisi, yang kita lakukan bentuk unit khusus percepatan, penyerapan tahun lalu bisa ditingkatkan," ujar dia.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah melakukan penandatanganan kontrak tahap I senilai Rp406 miliar dan tahap II senilai Rp136,06 miliar. Sementara anggaran Kementerian dalam APBN 2016 untuk Kementerian ESDM sebesr Rp8.563,9 miliar.
Adapun 24 kontrak yang menjadi bagian dalam 133 paket tersebut sebagai berikut:
1. Pembangunan dan pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Prabumulih, Sumatera Selatan senilai Rp493 miliar.
2. Pembangunan jaringan gas bumi di Cilegon senilai Rp62 miliar.
3. Pembangunan dan pengembangan jaringan gas bumi di Surabaya, Jawa Timur senilai Rp285 miliar.
4. Pembangunan dan pemngembangan jaringan gas di Tarakan, Kalimantan Utara senilai Rp219 miliar.
5. Konstruksi pipa Bekasi 1&2 senilai Rp68 miliar.
6. Konstruksi pipa Jakarta 1&2 senilai Rp51 miliar.
7. Pengadaan jasa 'The high resolution air bone magnetic and radiometric' blok Jayapura Selatan, Papua senilai Rp 23 miliar.
8. Pengadaan jasa lainnya 'Akuisisi data passive seismic tomography' di Boka Cekungan Aki Meuga, Papua senilai Rp29 miliar.
9. Pembangunan PLTS terpusat di Sulteng II senilai Rp36 miliar.
10. Pembangunan PLTS terpusat di Kalimantan Tengah I senilai Rp22 miliar.
11. Pembangunan dan pengembangan jaringan gas di Prabumulis, Sumatera Selatan senilai Rp50 miliar.
12. Pembangunan SPBG Bekasi senilai Rp44 miliar.
13. Pembangunan PLTS 2MW di Manokwari senilai Rp57 miliar.
14. Pembangunan PLTS terpusat NTT (gelombang 2) senilai RP17 miliar.
15. Pengadaan peralatan gravity meter senilai Rp9 miliar.
16. Pengembangan sistem monitoring lifting Migas senilai Rp4 miliar.
17. Studi kelayakan potensi detail engineering design dan penyiapan kelembagaan pembangunan PLTSa di TPA milik Pemda senilai Rp1,4 miliar.
18. Pembangunan biogas komunal di kampar, Riau senilai Rp1,2 m
19. Pembagian konverter kit nelayan senilai Rp71 miliar.
20. Sosialisasi verifikasi dan pengawasan konservasi BBM ke BBG untuk nelayan senilai Rp2 miliar.
21. Pembangunan PLTMH di Papua II senilai Rp15 miliar.
22. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan PLTMH di Kalimantan dan Sulawesi senilai Rp888 juta.
23. Studi kelayakan dan perancangan sistem monitoring konsumsi energi di lingkungan ESDM senilai Rp5 miliar.
24. Penentuan titik lokasi pengeboran air tanah dalam paket PT 2 senilai Rp2 miliar.
(izz)