Kerap Andalkan BUMN, Jokowi Desak Serapan Anggaran ESDM 90%
Senin, 29 Februari 2016 - 12:53 WIB
Kerap Andalkan BUMN, Jokowi Desak Serapan Anggaran ESDM 90%
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar serapan anggaran di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun ini bisa tembus 90%. Apalagi, berbagai proyek di kementerian tersebut banyak digarap swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dia menyebutkan, pada tahun lalu realisasi serapan anggaran di Kementerian ESDM masih sangat minim dan hanya mampu mencapai 64%. Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa tahun ini penyerapan harus di atas 90%.
"Tahun kemarin realisasi 64%. Tahun ini saya bisikin pak menteri, harus di atas 90%. Harus. Saya tidak mau ditawar. Karena ESDM ini menurut saya sudah banyak dikerjakan swasta. Karena yang gede banyak dikerjakan BUMN," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).
(Baca Juga: Labeli 2016 Percepatan Kerja, Jokowi Soroti Kementerian Lamban)
Menurutnya, Kementerian ESDM tidak bisa hanya mengandalkan swasta dan BUMN untuk menggarap seluruh proyek yang ada di sektor tersebut. Pasalnya, masih banyak persoalan yang harus diurus kementerian ini seperti listrik di pedesaan, krisis listrik di Indonesia bagian Timur, serta pipa gas rumah tangga.
"Kalau enggak diurus sampai kapanpun enggak dikerjakan. Masih banyak sekali. Kalo ditumpuk ke swasta enggak akan selesai," imbuh dia.
Selain itu, mantan Walikota Solo ini juga meminta agar Kementerian ESDM meninggalkan tradisi lama dengan menandatangani kontrak jelang akhir tahun. Sebab, jika penandatanganan kontrak baru dilakukan jelang akhir tahun maka proyek akan dikerjakan terburu-buru dan kualitas jelek.
"Tapi kalau ditandatangani di awal, biasanya kualitas baik. Kalau ditandatangani Oktober, waktu hujan baru kerja. Semen belum kering sudah terus naik. Begitu Desember temboknya ambruk. Karena dipaksakan. Bulan hujan tidak mungkin sehari dua hari kering. Ini harus mulai ditinggalkan," tandasnya.
Dia menyebutkan, pada tahun lalu realisasi serapan anggaran di Kementerian ESDM masih sangat minim dan hanya mampu mencapai 64%. Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa tahun ini penyerapan harus di atas 90%.
"Tahun kemarin realisasi 64%. Tahun ini saya bisikin pak menteri, harus di atas 90%. Harus. Saya tidak mau ditawar. Karena ESDM ini menurut saya sudah banyak dikerjakan swasta. Karena yang gede banyak dikerjakan BUMN," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).
(Baca Juga: Labeli 2016 Percepatan Kerja, Jokowi Soroti Kementerian Lamban)
Menurutnya, Kementerian ESDM tidak bisa hanya mengandalkan swasta dan BUMN untuk menggarap seluruh proyek yang ada di sektor tersebut. Pasalnya, masih banyak persoalan yang harus diurus kementerian ini seperti listrik di pedesaan, krisis listrik di Indonesia bagian Timur, serta pipa gas rumah tangga.
"Kalau enggak diurus sampai kapanpun enggak dikerjakan. Masih banyak sekali. Kalo ditumpuk ke swasta enggak akan selesai," imbuh dia.
Selain itu, mantan Walikota Solo ini juga meminta agar Kementerian ESDM meninggalkan tradisi lama dengan menandatangani kontrak jelang akhir tahun. Sebab, jika penandatanganan kontrak baru dilakukan jelang akhir tahun maka proyek akan dikerjakan terburu-buru dan kualitas jelek.
"Tapi kalau ditandatangani di awal, biasanya kualitas baik. Kalau ditandatangani Oktober, waktu hujan baru kerja. Semen belum kering sudah terus naik. Begitu Desember temboknya ambruk. Karena dipaksakan. Bulan hujan tidak mungkin sehari dua hari kering. Ini harus mulai ditinggalkan," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
