BUMN Bentuk Holding, Jokowi Minta Kasus Semen Indonesia Tak Terulang
Senin, 29 Februari 2016 - 22:02 WIB
BUMN Bentuk Holding, Jokowi Minta Kasus Semen Indonesia Tak Terulang
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membentuk holding perusahaan pelat merah. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mau kasus holding BUMN semen di bawah bendera PT Semen Indonesia Holding Tbk yang sempat berlarut-larut kembali terulang.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai menghadiri rapat kabinet terbatas (ratas) mengenai holding BUMN, yang dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dan beberapa menteri dalam Kabinet Kerja.
"Tapi yang jelas, Presiden menyampaikan pengalaman ketika pembangunan Semen itu jangan sampai terjadi," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, saat pembentukan holding BUMN semen terjadi tarik menarik korporasi yang kuat. Selain itu, masing-masing perusahaan pelat merah yang akan di-holding-kan memiliki ego sektoral sehingga pembentukannya berlarut-larut. "Tarik menarik korporasi semakin kuat, dan semuanya hanya ego sektoral," imbuhnya.
Presiden Jokowi, lanjut Pramono, tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Pembentukan holding perlu dilakukan lantaran saat ini sudah waktunya melakukan efisiensi.
"Karena seperti kita ketahui sekarang ini adalah era persaingan, era kompetisi, mau tidak mau BUMN kita juga dipaksa untuk berkompetisi secara global," pungkasnya.
Baca juga:
Sepakat Bentuk Holding, Jokowi Minta BUMN Tak Jago Kandang
Jokowi Sortir Kementerian dan Lembaga yang Boleh Bangun Gedung
Bentuk Holding, Pemerintah Ingin BUMN Tak Bergantung APBN
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai menghadiri rapat kabinet terbatas (ratas) mengenai holding BUMN, yang dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dan beberapa menteri dalam Kabinet Kerja.
"Tapi yang jelas, Presiden menyampaikan pengalaman ketika pembangunan Semen itu jangan sampai terjadi," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, saat pembentukan holding BUMN semen terjadi tarik menarik korporasi yang kuat. Selain itu, masing-masing perusahaan pelat merah yang akan di-holding-kan memiliki ego sektoral sehingga pembentukannya berlarut-larut. "Tarik menarik korporasi semakin kuat, dan semuanya hanya ego sektoral," imbuhnya.
Presiden Jokowi, lanjut Pramono, tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Pembentukan holding perlu dilakukan lantaran saat ini sudah waktunya melakukan efisiensi.
"Karena seperti kita ketahui sekarang ini adalah era persaingan, era kompetisi, mau tidak mau BUMN kita juga dipaksa untuk berkompetisi secara global," pungkasnya.
Baca juga:
Sepakat Bentuk Holding, Jokowi Minta BUMN Tak Jago Kandang
Jokowi Sortir Kementerian dan Lembaga yang Boleh Bangun Gedung
Bentuk Holding, Pemerintah Ingin BUMN Tak Bergantung APBN
(dmd)
Lihat Juga :
