SKK Migas Dituding Ganggu Jokowi Putuskan Blok Masela
Sabtu, 05 Maret 2016 - 22:10 WIB
SKK Migas Dituding Ganggu Jokowi Putuskan Blok Masela
A
A
A
JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dinilai memberikan masukan yang menganggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengambil keputusan soal Blok Masela. Pernyataan ini disampaikan oleh pengamat ekonomi dari Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Wibowo dalam diskusi bertajuk 'Blok Masela sesuai konstitusi'.
"Saya menangkap sinyal, Presiden Jokowi cenderung membangun (Blok Masela) di darat karena memihak kepada rakyat Maluku. Tapi beliau terganggu dengan usulan dari SKK Migas. Dipecat saja itu Kepala SKK Migas (Amin Sunaryadi) karena mengganggu keputusan ekonomi politik presiden," jelasnya di Jakarta, Sabtu (5/3/2016).
(Baca Juga: SKK Migas Ungkap Dampak Jika Blok Masela Pakai Skema Darat)
Lebih lanjut dia mengatakan, keputusan presiden Jokowi jika nantinya beliau memilih pembangunan dilakukan onshore (kilang darat) maka berpotensi menyerap tenaga kerja lebih banyak baik langsung maupun yang tidak langsung. "Kalau potensi tenaga kerja bisa ribuan, yang tidak langsung bakal mencapai puluhan ribu. Tapi untuk kepastian angkanya sendiri, itu tergantung pada jenis proyeknya," ungkapnya.
Di Australia sendiri, kata dia, saat pembangunan kilang gas dilakukan di laut, negeri kangguru -julukan Australia- tersebut sudah kehilangan 7000 kesempatan kerja untuk rakyatnya, dan mereka merasakan itu sekarang.
"Australia sangat capital intensive, artinya kalau ini dibangun di laut, pasti selisih pekerjanya bisa puluhan ribu, dan mereka sadar betul itu. Pokoknya, yang saya kaji memang lebih menguntungkan di darat, keamanan juga lebih terintegrasi," pungkasnya.
"Saya menangkap sinyal, Presiden Jokowi cenderung membangun (Blok Masela) di darat karena memihak kepada rakyat Maluku. Tapi beliau terganggu dengan usulan dari SKK Migas. Dipecat saja itu Kepala SKK Migas (Amin Sunaryadi) karena mengganggu keputusan ekonomi politik presiden," jelasnya di Jakarta, Sabtu (5/3/2016).
(Baca Juga: SKK Migas Ungkap Dampak Jika Blok Masela Pakai Skema Darat)
Lebih lanjut dia mengatakan, keputusan presiden Jokowi jika nantinya beliau memilih pembangunan dilakukan onshore (kilang darat) maka berpotensi menyerap tenaga kerja lebih banyak baik langsung maupun yang tidak langsung. "Kalau potensi tenaga kerja bisa ribuan, yang tidak langsung bakal mencapai puluhan ribu. Tapi untuk kepastian angkanya sendiri, itu tergantung pada jenis proyeknya," ungkapnya.
Di Australia sendiri, kata dia, saat pembangunan kilang gas dilakukan di laut, negeri kangguru -julukan Australia- tersebut sudah kehilangan 7000 kesempatan kerja untuk rakyatnya, dan mereka merasakan itu sekarang.
"Australia sangat capital intensive, artinya kalau ini dibangun di laut, pasti selisih pekerjanya bisa puluhan ribu, dan mereka sadar betul itu. Pokoknya, yang saya kaji memang lebih menguntungkan di darat, keamanan juga lebih terintegrasi," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
