Pemerintah Dinilai Lamban Respons Keluhan Peternak Unggas

Senin, 07 Maret 2016 - 16:08 WIB
Pemerintah Dinilai Lamban...
Pemerintah Dinilai Lamban Respons Keluhan Peternak Unggas
A A A
JAKARTA - Pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin mengatakan, memburuknya perunggasan saat ini akibat dari lambannya pemerintah dalam merespons keluhan para peternak unggas dan dunia usaha. Pemerintah seharusnya melanjutkan metode afkir dini untuk solusi di dunia perunggasan.

Pasalnya, jika afkir ini tidak dilanjutkan, akan memukul peternak unggas dan mengancam keberlangsungan usaha. "Lanjutkan saja afkir dini itu, sebab tidak ada solusi, kalau tidak dilanjutkan ini korban politik, kalau tidak (afkir) siapa yang berani jamin peternak bertahan," katanya di Jakarta, Senin (7/3/2016).

Untuk mengungkap dugaan adanya kartel di lapangan, guru besar pertanian Unversitas Lampung ini berharap, proses persidangan yang dilakukan KPPU tetap berjalan, namun pemerintah segera membuat solusi jangka pendek untuk menyelamatkan nasib peternak mandiri nasional.

"Persidangan silakan lanjutkan, namun solusi harus tetap dilanjutkan, masa orang rugi tidak diberikan solusi," ujar dia.

Ditempat yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Muladno mengatakan, proses afkir dini yang direncanakan pemerintah merupakan hasil rumusan panjang yang disampaikan kalangan peternak dan pelaku usaha sektor unggas nasional.

"Mereka berteriak terhadap murahnya harga jual ayam dan mendesak pemerintah untuk segera melakkan upaya menyelamatkan peternak nasional," kata Muladno.

Awalnya, lanjut dia, pertemuan sudah dilakukan belasan kali namun hasilnya dedlock. "Ketika saya jadi Dirjen ada pertemuan dua-tiga kali, saya pelajari, dan kelebihan over suplai. Mereka teriak satu-satunya jalan untuk menekan hanya afkir dini. Saya secara teknis tidak mengerti, namun pengusaha mengharapkan afkir dini untuk mengurangi OP, kalau saya tidak mengikuti dan itu benar ya bagaimana lagi, saya hanya menjawab keluhan peternak kecil agar terjawab," tuturnya.

Pemerintah berharap dengan upaya itu, gonjang ganjing mengenai harga segera teratasi. Pihaknya juga sudah melakukan konsultasi dengan Menteri Pertanian mengenai persoalan ini.

"Saya udah laporkan ke Pak Menteri, dan itu dilakukan untuk jangka pendek. Saya sudah minta KPPU melanjutkan afkir dini tapi belum dibahas, sebab untuk saat ini, afkir paling benar. Kedua, operasi pasar kita beli harga ayam yang lebih tinggi kepada peternak agar kerugiannya terkontrol, faktanya demikian banyak peternak yang rugi," pungkas Muladno.

Baca:

Peternak Unggas Keluhkan Data Kementan Soal Ayam Hidup
Perpres Jalan Keluar Kendalikan Fluktuasi Harga Ayam
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Naiknya Permintaan Daging...
Naiknya Permintaan Daging Ayam, Beri Angin Segar ke Emiten Perunggasan
Harga Ayam Anjlok hingga...
Harga Ayam Anjlok hingga Rp12.000, Peternak Ancam Unjuk Rasa ke Jakarta
Pemerintah Jamin Ketersediaan...
Pemerintah Jamin Ketersediaan Produk Ternak
Peternakan Terbakar,...
Peternakan Terbakar, Ribuan Ayam Terpanggang Hidup-hidup
Peternakan di Bogor...
Peternakan di Bogor Kebakaran, Ribuan Ayam Mati Terpanggang
Dugaan Kartel Harga...
Dugaan Kartel Harga Bibit Ayam, Peternak Rugi Rp5,4 Triliun
Berita Terkini
KAI Logistik Kelola...
KAI Logistik Kelola 8,7 Juta Ton Angkutan Barang di Semester I 2026
25 menit yang lalu
Transaksi BI-FAST Capai...
Transaksi BI-FAST Capai 1,53 Miliar di Triwulan II 2026, Nilainya Tembus Rp3.777 Triliun
37 menit yang lalu
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Integrasikan Penanganan Stunting dan Pemberdayaan UMKM
1 jam yang lalu
Heboh Surat Dinas ke...
Heboh Surat Dinas ke AS dengan Keluarga Bocor, Menteri PU: Saya Nggak Jadi Berangkat
1 jam yang lalu
Pupuk Kaltim Dukung...
Pupuk Kaltim Dukung Pengembangan SDM melalui Olahraga
1 jam yang lalu
Pimpin BGN, Sudaryono...
Pimpin BGN, Sudaryono Lepas Jabatan Wakil Menteri Pertanian
1 jam yang lalu
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved