Pengusaha Protes Penerapan Tarif Penalti 900% oleh Pelindo II
Senin, 14 Maret 2016 - 21:18 WIB
Pengusaha Protes Penerapan Tarif Penalti 900% oleh Pelindo II
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memprotes langkah PT Pelindo II (Persero) yang menerapkan tarif penalti progresif 900% bagi barang yang mengendap lama di Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka menilai Pelindo II hanya mengejar keuntungan.
Keputusan tersebut terdapat dalam keputusan Direksi PT Pelindo II No HK568/23/2/1/PI.II tertanggal 23 Februari 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi PT Pelindo II No HK56/3/2/1/PI.II-08 tentang tarif Pelayanan Jasa Petikemas pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan, Rico Rustambi mengemukakan, pihaknya memiliki data rinci soal ongkos yang mesti dikeluarkan para pelaku usaha yang bersentuhan dengan Pelabuhan Tanjung Priok.
"Jadi, jelas sekali pernyataan Plt Dirut Pelindo II tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan demi mengejar dwelling time, lantas membuat peraturan kenaikan tarif tanpa memperhatikan daya saing kita di dalam negeri. Keputusan seperti ini sangat melukai keadilan ekonomi dan bukan win-win solution," ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Senin (14/3/2016).
Menurut Rico, tarif THC di Pelabuhan Tanjung Priok terbilang paling mahal di ASEAN. Tercatat tarif THC dan penumpukan di Tanjung Priok sebesar USD95 (20 feet) dan USD145 (40 feet). Di Bangkok sebesar USD53 (20 feet) dan USD85 (40 feet). Di Vietnam USD46 (20 feet) dan USD69 (40 feet). Port Klang, Malaysia USD76 (20 feet) dan USD113 (40 feet).
"Tarif ini membuat Indonesia tidak bisa sekompetitif negara lainnya di ASEAN. Semakin parah ketika birokrasi kita juga sangat amburadul," imbuhnya.
Rico menilai, tak berlebihan jika Kadin mewakili pengusaha meminta agar beleid tersebut dicabut. Beleid sebelumnya menyebutkan bahwa untuk proses bongkar pada hari ke-1 hingga ke-3, free charge alias gratis. Sementara untuk penumpukan kontainer di hari ke-4 sampai ke-7 dikenakan tarif 500% dan di atas 7 hari sebesar 700%.
"Sebaiknya dicabut dan dibatalkan serta dikembalikan ke aturan sebelumnya. Mewakili Kadin Indonesia, kami akan tetap terus mendesak agar aturan tersebut dibatalkan dan dicabut,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy. Dia memprotes PT Pelindo II (Persero) yang menyebutkan penerapan tarif progresif penumpukan peti kemas impor dianggap tidak menyebabkan naiknya cost logistik melalui pelabuhan karena aturan tersebut
"Justru memberi efek sebaliknya cost logistik semakin membumbung tinggi. Kita sebagai pengusaha juga tidak ingin kok barang menumpuk lama di pelabuhan. Kita pinginnya cepat keluar pelabuhan,” ungkapnya.
Dia tak habis pikir dengan sikap Plt Dirut Pelindo II. Seharusnya, otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelindo II sebagai operator pelabuhan Tanjung Priok sangat paham bahwa kapal yang mengangkut peti kemas impor rata-rata bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok antara pukul 21.00 WIB atau pukul 22.00 WIB.
"Kan tidak mungkin proses bongkar barang itu selesai hanya dalam waktu 2 jam. Tentu proses itu tembus hingga hari ke-2 atau bahkan hari ke-3 atau ke-4. Coba bayangkan berapa ongkos yang mesti dikeluarkan para pelaku usaha kalau tidak semakin membengkak tajam,” papar Ernovian.
Jika mengacu pada Keputusan Direksi PT Pelindo II No HK568/23/2/1/PI.II tertanggal 23 Februari 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi PT Pelindo II No HK56/3/2/1/PI.II-08 tentang tarif Pelayanan Jasa Petikemas pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok, benar-benar menohok para pengusaha dan membuat mereka kelimpungan.
Bagaimana tidak, beleid yang berlaku sejak 1 Maret 2016 ini menetapkan kenaikan tarif jasa penumpukan petikemas isi impor ini langsung hingga 900% untuk proses bongkar di hari ke-2. Detilnya, untuk hari ke-1, tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan. Nah, ketentuan itu baru berlaku ketika memasuki hari ke-2 dan seterusnya, dihitung per harinya sebesar 900% dari tarif dasar.
Saat ini, tarif dasar storage peti kemas di pelabuhan Priok tergolong murah yakni hanya Rp27.200/peti kemas 20 feet dan Rp54.400/peti kemas 40 feet. Namun, kata Ernovian, jika beleid tarif progresif tersebut diterapkan angkanya akan sangat fantastis.
"Saya menghitung rata-rata penalti itu mencapai Rp244.800 per peti kemas per hari untuk 20 feet. Sedangkan untuk 40 feet mencapai Rp489.600 per peti kemas per hari. Angka tersebut belum termasuk biaya-biaya lain,” jelasnya.
Dia merujuk sejumlah biaya-biaya tambahan. Untuk pelayanan jasa peti kemas isi, baik ekspor maupun impor sebesar antara Rp65.000/box–Rp75.000/box yang dipungut oleh terminal di Pelabuhan Tanjung Priok. Lalu untuk pemindahan lokasi kontainer sekitar Rp3 juta per kontainer 40 feet dengan rinciannya biaya trucking, lift off lift on dan biaya-biaya lainnya, tapi belum termasuk biaya cost recovery.
"Jadi kebayangkan berapa mahalnya biaya yang mesti dikeluarkan para pelaku usaha. Sudahlah jangan terus membodohi dan tidak bertanggung jawab seperti itu. Lebih baik, kita duduk bersama. Toh, selama ini beleid tersebut tidak tersosialisasi dengan baik, apalagi belied ditetapkan di saat kursi Dirut Pelindo II dan otoritas pelabuhan vakum," tandasnya.
Keputusan tersebut terdapat dalam keputusan Direksi PT Pelindo II No HK568/23/2/1/PI.II tertanggal 23 Februari 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi PT Pelindo II No HK56/3/2/1/PI.II-08 tentang tarif Pelayanan Jasa Petikemas pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan, Rico Rustambi mengemukakan, pihaknya memiliki data rinci soal ongkos yang mesti dikeluarkan para pelaku usaha yang bersentuhan dengan Pelabuhan Tanjung Priok.
"Jadi, jelas sekali pernyataan Plt Dirut Pelindo II tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan demi mengejar dwelling time, lantas membuat peraturan kenaikan tarif tanpa memperhatikan daya saing kita di dalam negeri. Keputusan seperti ini sangat melukai keadilan ekonomi dan bukan win-win solution," ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Senin (14/3/2016).
Menurut Rico, tarif THC di Pelabuhan Tanjung Priok terbilang paling mahal di ASEAN. Tercatat tarif THC dan penumpukan di Tanjung Priok sebesar USD95 (20 feet) dan USD145 (40 feet). Di Bangkok sebesar USD53 (20 feet) dan USD85 (40 feet). Di Vietnam USD46 (20 feet) dan USD69 (40 feet). Port Klang, Malaysia USD76 (20 feet) dan USD113 (40 feet).
"Tarif ini membuat Indonesia tidak bisa sekompetitif negara lainnya di ASEAN. Semakin parah ketika birokrasi kita juga sangat amburadul," imbuhnya.
Rico menilai, tak berlebihan jika Kadin mewakili pengusaha meminta agar beleid tersebut dicabut. Beleid sebelumnya menyebutkan bahwa untuk proses bongkar pada hari ke-1 hingga ke-3, free charge alias gratis. Sementara untuk penumpukan kontainer di hari ke-4 sampai ke-7 dikenakan tarif 500% dan di atas 7 hari sebesar 700%.
"Sebaiknya dicabut dan dibatalkan serta dikembalikan ke aturan sebelumnya. Mewakili Kadin Indonesia, kami akan tetap terus mendesak agar aturan tersebut dibatalkan dan dicabut,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy. Dia memprotes PT Pelindo II (Persero) yang menyebutkan penerapan tarif progresif penumpukan peti kemas impor dianggap tidak menyebabkan naiknya cost logistik melalui pelabuhan karena aturan tersebut
"Justru memberi efek sebaliknya cost logistik semakin membumbung tinggi. Kita sebagai pengusaha juga tidak ingin kok barang menumpuk lama di pelabuhan. Kita pinginnya cepat keluar pelabuhan,” ungkapnya.
Dia tak habis pikir dengan sikap Plt Dirut Pelindo II. Seharusnya, otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelindo II sebagai operator pelabuhan Tanjung Priok sangat paham bahwa kapal yang mengangkut peti kemas impor rata-rata bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok antara pukul 21.00 WIB atau pukul 22.00 WIB.
"Kan tidak mungkin proses bongkar barang itu selesai hanya dalam waktu 2 jam. Tentu proses itu tembus hingga hari ke-2 atau bahkan hari ke-3 atau ke-4. Coba bayangkan berapa ongkos yang mesti dikeluarkan para pelaku usaha kalau tidak semakin membengkak tajam,” papar Ernovian.
Jika mengacu pada Keputusan Direksi PT Pelindo II No HK568/23/2/1/PI.II tertanggal 23 Februari 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi PT Pelindo II No HK56/3/2/1/PI.II-08 tentang tarif Pelayanan Jasa Petikemas pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok, benar-benar menohok para pengusaha dan membuat mereka kelimpungan.
Bagaimana tidak, beleid yang berlaku sejak 1 Maret 2016 ini menetapkan kenaikan tarif jasa penumpukan petikemas isi impor ini langsung hingga 900% untuk proses bongkar di hari ke-2. Detilnya, untuk hari ke-1, tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan. Nah, ketentuan itu baru berlaku ketika memasuki hari ke-2 dan seterusnya, dihitung per harinya sebesar 900% dari tarif dasar.
Saat ini, tarif dasar storage peti kemas di pelabuhan Priok tergolong murah yakni hanya Rp27.200/peti kemas 20 feet dan Rp54.400/peti kemas 40 feet. Namun, kata Ernovian, jika beleid tarif progresif tersebut diterapkan angkanya akan sangat fantastis.
"Saya menghitung rata-rata penalti itu mencapai Rp244.800 per peti kemas per hari untuk 20 feet. Sedangkan untuk 40 feet mencapai Rp489.600 per peti kemas per hari. Angka tersebut belum termasuk biaya-biaya lain,” jelasnya.
Dia merujuk sejumlah biaya-biaya tambahan. Untuk pelayanan jasa peti kemas isi, baik ekspor maupun impor sebesar antara Rp65.000/box–Rp75.000/box yang dipungut oleh terminal di Pelabuhan Tanjung Priok. Lalu untuk pemindahan lokasi kontainer sekitar Rp3 juta per kontainer 40 feet dengan rinciannya biaya trucking, lift off lift on dan biaya-biaya lainnya, tapi belum termasuk biaya cost recovery.
"Jadi kebayangkan berapa mahalnya biaya yang mesti dikeluarkan para pelaku usaha. Sudahlah jangan terus membodohi dan tidak bertanggung jawab seperti itu. Lebih baik, kita duduk bersama. Toh, selama ini beleid tersebut tidak tersosialisasi dengan baik, apalagi belied ditetapkan di saat kursi Dirut Pelindo II dan otoritas pelabuhan vakum," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
