BPJS Ketenagakerjaan Targetkan 22 Juta Peserta
BPJS Ketenagakerjaan Targetkan 22 Juta Peserta
A
A
A
JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan (TK) menargetkan jumlah peserta sebanyak 22 juta hingga akhir 2016. Sementara secara nasional, angka kepesertaan aktif pekerja yang telah terdaftar mencapai 19,2 juta dengan perusahaan aktif sebanyak 311.552 hingga akhir Februari 2016.
Direktur Utama BPJS TK, Agus Susanto mengatakan, pihaknya akan mendekati seluruh pemda di Indonesia untuk mendukung jumlah peserta. Pihaknya akan mulai dengan melindungi 250 ribu pekerja kontrak pemda DKI. Pekerja Kontrak Perorangan (PKP) tersebut berasal dari 300 unit SKPD/UKPD serta turunannya di DKI Jakarta dan akan didaftarkan terhitung Bulan Maret 2016.
"Targetnya bisa 500 ribu pekerja di lingkungan Pemda DKI. Ada dua program yang akan melindungi yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) dankemudian nantinya pada tahun 2017 akan diikutsertakan pada program Jaminan Hari Tua (JHT)," ujar Agus, dalam jumpa pers kemarin di Jakarta, Rabu (16/6/2016).
Dia mengatakan akan memperluas perlindungan kepada para pekerja, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BPJS Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja sama tersebut menyatakan perlindungan kepada para Pekerja Kontrak Perorangan (PKP) yang bekerja pada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh PKP ini akan didaftarkan sebagai peserta pada program Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). "Banyak pekerja bersih-bersih yang bekerja di pinggir jalan atau tol yang membutuhkan perlindungan BPJS TK," ujarnya.
Penandatanganan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan berdasarkan lima wilayah kerja yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Masing-masing wali kota wilayah terkait menandatangani bersama dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Menara Jamsostek, Jakarta Salemba, Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Grogol dan Jakarta Rawamangun.
Seluruh kegiatan penandatanganan PKS ini disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau akrab disapa Ahok. Agus menegaskan pentingnya perlindungan dalam bekerja bagi PKP di wilayah Jakarta. “Saya harap, kerjasama yang dijalin dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dapat menjadi contoh agar nantinya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya," ujarnya.
Sebagai informasi, jumlah tenaga kerja aktif untuk wilayah DKI Jakarta sampai dengan Februari 2016 adalah sebanyak 3.824.261 pekerja dengan jumlah perusahaan aktif mencapai 60.423 perusahaan.
Sementara jumlah pekerja formal dan Informal di wilayah DKI Jakarta mencapai 6,3 juta dimana 2,3 juta pekerja di antaranya belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Potensi yang masih cukup besar tersebut, BPJS Ketenagakerjaan wilayah DKI Jakarta semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan yang terbaik bagi peserta. Sampai saat ini, jumlah klaim jaminan di DKI Jakarta sepanjang 2016 ini mencapai Rp504 miliar dengan jumlah permintaan klaim sebanyak 35.452 kasus.
Permintaan klaim didominasi oleh klaim JHT yang mencapai 34.685 kasus dengan nominal mencapai Rp490,2 Miliar. Sementara permintaan klaim JKK sebanyak 474 kasus, JKm 239 kasus dan JP 54 kasus.
Direktur Utama BPJS TK, Agus Susanto mengatakan, pihaknya akan mendekati seluruh pemda di Indonesia untuk mendukung jumlah peserta. Pihaknya akan mulai dengan melindungi 250 ribu pekerja kontrak pemda DKI. Pekerja Kontrak Perorangan (PKP) tersebut berasal dari 300 unit SKPD/UKPD serta turunannya di DKI Jakarta dan akan didaftarkan terhitung Bulan Maret 2016.
"Targetnya bisa 500 ribu pekerja di lingkungan Pemda DKI. Ada dua program yang akan melindungi yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) dankemudian nantinya pada tahun 2017 akan diikutsertakan pada program Jaminan Hari Tua (JHT)," ujar Agus, dalam jumpa pers kemarin di Jakarta, Rabu (16/6/2016).
Dia mengatakan akan memperluas perlindungan kepada para pekerja, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BPJS Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja sama tersebut menyatakan perlindungan kepada para Pekerja Kontrak Perorangan (PKP) yang bekerja pada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh PKP ini akan didaftarkan sebagai peserta pada program Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). "Banyak pekerja bersih-bersih yang bekerja di pinggir jalan atau tol yang membutuhkan perlindungan BPJS TK," ujarnya.
Penandatanganan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan berdasarkan lima wilayah kerja yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Masing-masing wali kota wilayah terkait menandatangani bersama dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Menara Jamsostek, Jakarta Salemba, Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Grogol dan Jakarta Rawamangun.
Seluruh kegiatan penandatanganan PKS ini disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau akrab disapa Ahok. Agus menegaskan pentingnya perlindungan dalam bekerja bagi PKP di wilayah Jakarta. “Saya harap, kerjasama yang dijalin dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dapat menjadi contoh agar nantinya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya," ujarnya.
Sebagai informasi, jumlah tenaga kerja aktif untuk wilayah DKI Jakarta sampai dengan Februari 2016 adalah sebanyak 3.824.261 pekerja dengan jumlah perusahaan aktif mencapai 60.423 perusahaan.
Sementara jumlah pekerja formal dan Informal di wilayah DKI Jakarta mencapai 6,3 juta dimana 2,3 juta pekerja di antaranya belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Potensi yang masih cukup besar tersebut, BPJS Ketenagakerjaan wilayah DKI Jakarta semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan yang terbaik bagi peserta. Sampai saat ini, jumlah klaim jaminan di DKI Jakarta sepanjang 2016 ini mencapai Rp504 miliar dengan jumlah permintaan klaim sebanyak 35.452 kasus.
Permintaan klaim didominasi oleh klaim JHT yang mencapai 34.685 kasus dengan nominal mencapai Rp490,2 Miliar. Sementara permintaan klaim JKK sebanyak 474 kasus, JKm 239 kasus dan JP 54 kasus.
(dmd)
Explore More