Jokowi Tak Akan Beri Ampun Aparat Palsukan Dokumen Impor
Jokowi Tak Akan Beri Ampun Aparat Palsukan Dokumen Impor
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, dirinya tidak akan memberi ampun terhadap oknum aparat yang terlibat dalam praktik penyelundupan. Di mana mereka menjadi beking para importir, dengan memalsukan dokumen atau bermain dalam kuota impor yang dikeluarkan pemerintah.
Dia mengakui, Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rawan terhadap praktik penyelundupan barang, baik produk pertanian, barang industri, daging, perikanan, elektronik, narkoba maupun yang berkaitan dengan penangkapan ikan secara ilegal (illegal unreported unregulated fishing/IUU Fishing).
(Baca: Jokowi: Harga Beras Naik, Masyarakat Miskin Makin Banyak)
"Hal ini merupakan masalah yang sangat besar yang harus diatasi karena produk selundupan akan mengganggu pasar dalam negeri, melemahkan daya saing, terutama daya saing produksi sejenis yang diproduksi di dalam negeri, dan lebih parah mematikan industri nasional," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan agar pengawasan ditingkatkan terutama di pelabuhan-pelabuhan 'tikus'. Polri dan TNI pun diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktik penyelundupan, khususnya di pelabuhan kecil, ataupun wilayah perbatasan bisa dicegah.
(Baca: Kritik dan Saran SBY terhadap Kebijakan Ekonomi Jokowi)
"Tingkatkan kapal patroli, kerja sama operasi bersama-sama. Kalau mungkin perlu dengan negara tetangga kita," imbuhnya.
Jokowi menekankan, aparat yang terlibat dan menjadi beking dalam praktik penyelundupan dapat ditindak tegas. Dia tidak menginginkan terjadinya kongkalikong, baik dalam permasalahan dokumen, penyalahgunaan fasilitas, maupun kuota impor.
"Tindak tegas aparat yang ikut bermain menjadi beking, tidak ada ampun! Saya juga ingin tidak ada kongkalikong lagi. Saya ingin agar dilakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola izin impor. Semuanya harus terintegrasi dalam sebuah sistem IT yang baik," tandasnya.
Dia mengakui, Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rawan terhadap praktik penyelundupan barang, baik produk pertanian, barang industri, daging, perikanan, elektronik, narkoba maupun yang berkaitan dengan penangkapan ikan secara ilegal (illegal unreported unregulated fishing/IUU Fishing).
(Baca: Jokowi: Harga Beras Naik, Masyarakat Miskin Makin Banyak)
"Hal ini merupakan masalah yang sangat besar yang harus diatasi karena produk selundupan akan mengganggu pasar dalam negeri, melemahkan daya saing, terutama daya saing produksi sejenis yang diproduksi di dalam negeri, dan lebih parah mematikan industri nasional," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan agar pengawasan ditingkatkan terutama di pelabuhan-pelabuhan 'tikus'. Polri dan TNI pun diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktik penyelundupan, khususnya di pelabuhan kecil, ataupun wilayah perbatasan bisa dicegah.
(Baca: Kritik dan Saran SBY terhadap Kebijakan Ekonomi Jokowi)
"Tingkatkan kapal patroli, kerja sama operasi bersama-sama. Kalau mungkin perlu dengan negara tetangga kita," imbuhnya.
Jokowi menekankan, aparat yang terlibat dan menjadi beking dalam praktik penyelundupan dapat ditindak tegas. Dia tidak menginginkan terjadinya kongkalikong, baik dalam permasalahan dokumen, penyalahgunaan fasilitas, maupun kuota impor.
"Tindak tegas aparat yang ikut bermain menjadi beking, tidak ada ampun! Saya juga ingin tidak ada kongkalikong lagi. Saya ingin agar dilakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola izin impor. Semuanya harus terintegrasi dalam sebuah sistem IT yang baik," tandasnya.
(dmd)
Explore More