Ini Cara Pemerintah Entaskan Kemiskinan di Tanah Air
Kamis, 17 Maret 2016 - 06:14 WIB
Ini Cara Pemerintah Entaskan Kemiskinan di Tanah Air
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan program terpadu di seluruh kementerian untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kabupaten Brebes dipilih sebagai daerah percontohan (pilot project) program terpadu tersebut.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, nantinya dalam program terpadu tersebut akan dibuat kegiatan bersama mulai dari pesoalan sertifikasi tanah, pemberian kredit usaha rakyat (KUR), hingga penerapan teknologi perbankan lewat mobile banking atau e-money.
(Baca: Jokowi: Harga Beras Naik, Masyarakat Miskin Makin Banyak)
"Presiden menyetujui akan ada suatu pilot project‎ dimana kementerian ini konkret bekerja bersama, mulai dari persoalan sertifikasi tanah, pemberian KUR, mobile banking dan e-moneynya dari BI dan OJK," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Selain itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menugaskan satu perusahaan pelat merah untuk mengambil inisiatif utama guna mengawal kegiatan ekspor dan impor di daerah tersebut pada tahun-tahun awal. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, jika dimungkinkan daerah tersebut tidak perlu lagi ekspor meskipun ada kelebihan produksi.
"Kalau kelebihan produksi bisa kita proses di dalam negeri, sehingga dia tahan lebih lama dan bisa disimpan. Tapi itu semua akan duduk bersama-sema semua, Mendag, Menkominfo untuk e-commerce dan sebagainya. Sehingga hasil kerja sama itu akan menjadi model untuk kita terapkan lagi pada sentra kerajinan, sentra petani padi, sentra pariwisata dsb," imbuhnya.
Sehingga, lanjut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan akan dapat berjalan dengan baik. "Setelah itu kalau sudah mulai kerja samanya bagus, maka kita harap supaya pengentasan kemiskinan itu akan lebih baik demikian juga upaya memperbaiki gini rasio, memperbaiki tingkat ketimpangan di masyarakat kita," tandasnya.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, nantinya dalam program terpadu tersebut akan dibuat kegiatan bersama mulai dari pesoalan sertifikasi tanah, pemberian kredit usaha rakyat (KUR), hingga penerapan teknologi perbankan lewat mobile banking atau e-money.
(Baca: Jokowi: Harga Beras Naik, Masyarakat Miskin Makin Banyak)
"Presiden menyetujui akan ada suatu pilot project‎ dimana kementerian ini konkret bekerja bersama, mulai dari persoalan sertifikasi tanah, pemberian KUR, mobile banking dan e-moneynya dari BI dan OJK," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Selain itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menugaskan satu perusahaan pelat merah untuk mengambil inisiatif utama guna mengawal kegiatan ekspor dan impor di daerah tersebut pada tahun-tahun awal. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, jika dimungkinkan daerah tersebut tidak perlu lagi ekspor meskipun ada kelebihan produksi.
"Kalau kelebihan produksi bisa kita proses di dalam negeri, sehingga dia tahan lebih lama dan bisa disimpan. Tapi itu semua akan duduk bersama-sema semua, Mendag, Menkominfo untuk e-commerce dan sebagainya. Sehingga hasil kerja sama itu akan menjadi model untuk kita terapkan lagi pada sentra kerajinan, sentra petani padi, sentra pariwisata dsb," imbuhnya.
Sehingga, lanjut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan akan dapat berjalan dengan baik. "Setelah itu kalau sudah mulai kerja samanya bagus, maka kita harap supaya pengentasan kemiskinan itu akan lebih baik demikian juga upaya memperbaiki gini rasio, memperbaiki tingkat ketimpangan di masyarakat kita," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
