OJK Gandeng Australia Perluas Kerja Sama Sektor Keuangan
Sabtu, 19 Maret 2016 - 13:17 WIB
OJK Gandeng Australia Perluas Kerja Sama Sektor Keuangan
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperluas kerja sama sektor keuangan dengan menggandeng Australian Centre for Financial Studies-Monash University (ACFS) dan Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia.
Kerja sama dengan dua institusi itu dilakukan untuk peningkatan kapasitas kemampuan pegawai OJK dan industri jasa keuangan Indonesia serta untuk meningkatkan kemudahan lembaga keuangan Indonesia membuka kantor di Victoria.
Ketua Dewan Komisioner Muliaman D Hadad mengatakan, Lebih lanjut kerja sama OJK dan ACFS ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keahlian OJK dalam menjalankan kewenangan terkait pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan, serta peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan riset dan pertukaran informasi antar kedua lembaga.
"Apalagi kerja sama ini juga membuka kesempatan untuk peningkatan kapasitas calon pemimpin industri jasa keuangan nasional," kata Muliaman di Jakarta, Sabtu (19/3/2016).
Dalam rangkaian kegiatannya di Australia, Muliaman D Hadad juga mendapat kesempatan berbicara di forum Australian Indonesia Business Council (AIBC) pada Kamis kemarin yang dihadiri seratus pebisnis di Australia. Dia menyampaikan materi mengenai optimisme prospek sektor jasa keuangan Indonesia ke depan.
Dalam kesempatan itu juga hadir Menteri Perdagangan Indonesia Thomas Lembong, Menteri Perdagangan Australia Andrew Robb dan Dubes RI di Australia Nadjib Riphat Kesoema.
Sementara, penandatanganan nota kesepahaman antara OJK dan Pemerintah Negara Bagian Victoria dilakukan oleh Kepala OJK Institute Toto Zurianto dan Secretary Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources, Richard Bolt serta disaksikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan Premier Victoria Daniel Andrews.
Kedua institusi sepakat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas pada pengembangan pemerataan keuangan (rural finance), teknologi keuangan (financial technology), komunikasi dan hubungan internasional melalui kegiatan pembelajaran bersama, serta program pemagangan.
"Adapun area kerja sama meliputi studi pertukaran keahlian, peningkatan kapasitas, dukungan teknis, pertukaran informasi, dan pemberian beasiswa," tandasnya.
Kerja sama dengan dua institusi itu dilakukan untuk peningkatan kapasitas kemampuan pegawai OJK dan industri jasa keuangan Indonesia serta untuk meningkatkan kemudahan lembaga keuangan Indonesia membuka kantor di Victoria.
Ketua Dewan Komisioner Muliaman D Hadad mengatakan, Lebih lanjut kerja sama OJK dan ACFS ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keahlian OJK dalam menjalankan kewenangan terkait pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan, serta peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan riset dan pertukaran informasi antar kedua lembaga.
"Apalagi kerja sama ini juga membuka kesempatan untuk peningkatan kapasitas calon pemimpin industri jasa keuangan nasional," kata Muliaman di Jakarta, Sabtu (19/3/2016).
Dalam rangkaian kegiatannya di Australia, Muliaman D Hadad juga mendapat kesempatan berbicara di forum Australian Indonesia Business Council (AIBC) pada Kamis kemarin yang dihadiri seratus pebisnis di Australia. Dia menyampaikan materi mengenai optimisme prospek sektor jasa keuangan Indonesia ke depan.
Dalam kesempatan itu juga hadir Menteri Perdagangan Indonesia Thomas Lembong, Menteri Perdagangan Australia Andrew Robb dan Dubes RI di Australia Nadjib Riphat Kesoema.
Sementara, penandatanganan nota kesepahaman antara OJK dan Pemerintah Negara Bagian Victoria dilakukan oleh Kepala OJK Institute Toto Zurianto dan Secretary Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources, Richard Bolt serta disaksikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan Premier Victoria Daniel Andrews.
Kedua institusi sepakat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas pada pengembangan pemerataan keuangan (rural finance), teknologi keuangan (financial technology), komunikasi dan hubungan internasional melalui kegiatan pembelajaran bersama, serta program pemagangan.
"Adapun area kerja sama meliputi studi pertukaran keahlian, peningkatan kapasitas, dukungan teknis, pertukaran informasi, dan pemberian beasiswa," tandasnya.
(izz)
