Kemenperin Akan Koordinasi MUI soal Sertifikasi Halal Produk Sandang

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berjanji akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait rencana pemberlakuan sertifikasi halal untuk produk sandang atau non-makanan, seperti pakaian dan sepatu. Pasalnya, rencana MUI tersebut banyak menuai protes dari kalangan dunia usaha.

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menyatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan para pelaku usaha agar jangan sampai akibat pemberlakuan sertifikasi halal untuk produk sandang ongkos dan biaya produksi yang harus dikeluarkan pengusaha menjadi tinggi. Apalagi, untuk mengurus sertifikasi halal pengusaha dibebankan biaya yang tidak sedikit.

"Jangan sampai produk kita ini akhirnya mempunyai cost yang tinggi, kalau biaya produksi terlalu tinggi akhirnya daya saing kita lemah. Apalagi dengan MEA, tentu barang dari negara ASEAN lainnya akan bebas masuk, dengan bea masuk 0%," ujarnya di Auditorium Gedung Sindo, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Menurut Menperin, pemerintah harus mempertimbangkan juga agar produk Indonesia dapat berdaya saing. Jangan sampai terlalu membebani industri di dalam negeri, sementara produk dari luar negeri akan bebas menguasai pasar yang ada di Indonesia. "Tentu kita akan selalu koordinasi dengan MUI, dengan kementerian lain baik dari Kemenag atau lainnya," imbuh Saleh.

Politisi Partai Hanura ini mengakui, sebelumnya telah menerima beberapa keluhan dari pelaku usaha terkait pemberlakuan sertifikasi halal tersebut. Karena itu, dia menyarankan agar pola penerapan sertifikasi halal tidak dipukul rata untuk setiap jenis produk.

"Ada keluhan juga beberapa pelaku usaha lainnya, misal industri kosmetik. Tentu enggak semua jenis industri sama. Pola penerapannya harus berbeda-beda sesuai dengan jenis industrinya. Enggak bisa kita pukul rata, nanti kasihan ada yang bisa bersaing dan ada yang enggak," tandasnya.