BEI Minta Pemerintah Klarifikasi Pajak DIRE

Selasa, 05 April 2016 - 13:11 WIB
BEI Minta Pemerintah...
BEI Minta Pemerintah Klarifikasi Pajak DIRE
A A A
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta pemerintah mengklarifikasi terkait rencana penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Dana Investasi Real Estate berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK-DIRE).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Nicky Hogan mengatakan, selama ini pencatatan instrumen DIRE di pasar modal terhambat besaran PPh KIK-DIRE. "Mudah-mudahan segera ada klarifikasi dari pemerintah soal pajak DIRE," ujarnya di Gedung BEI di Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Nicky optimistis instrumen KIK-DIRE mampu mempercepat program pendalaman pasar modal di Tanah Air, karena instrumen investasi di pasar modal dalam negeri tidak hanya terbatas pada saham atau reksa dana.

Menurutnya, DIRE yang tercatat di BEI saat ini jumlahnya hanya satu, yakni PT Ciptadana Properti Ritel Indonesia (XCID) dengan harga penawaran Rp100. "Dengan penyertaan sebanyak 4 miliar unit dan dicatat pada 1 Agustus 2013," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini PPh KIK DIRE sebesar 5% atau jauh lebih rendah dari Singapura dan Malaysia.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Aksi Menuntut Reformasi...
Aksi Menuntut Reformasi Pegawai Pajak
Diskon Pajak Mobil Baru...
Diskon Pajak Mobil Baru Berlaku Mulai 1 Maret 2021
Negara yang Kaya Tanpa...
Negara yang Kaya Tanpa Memungut Pajak dari Rakyatnya
Indonesia Demam Pajak,...
Indonesia Demam Pajak, 5 Negara Ini Bebas Pajak
Kapolri: Polri akan...
Kapolri: Polri akan Kawal Kepatuhan Wajib Pajak untuk Bayar Pajak
Adaro Raih Penghargaan...
Adaro Raih Penghargaan Wajib Pajak
Berita Terkini
Implementasi PP TUNAS...
Implementasi PP TUNAS Harus Bisa Jaga Daya Saing Generasi Muda di Ekonomi Digital
7 jam yang lalu
Bank Sentral China Borong...
Bank Sentral China Borong Emas 19 Bulan Berturut-turut, Ada Apa?
7 jam yang lalu
BKI dan ASDP Perkuat...
BKI dan ASDP Perkuat Sinergi Keselamatan Kerja Melalui Audit SMK3
7 jam yang lalu
Silmy Karim Dicopot...
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris Telkom usai Tersangka KPK
7 jam yang lalu
DPR Ingatkan Potensi...
DPR Ingatkan Potensi Moral Hazard Penambahan Layer Rokok Ilegal
7 jam yang lalu
Merger BUMN Karya Mundur...
Merger BUMN Karya Mundur ke Kuartal IV-2026, BP BUMN Ungkap Alasannya
8 jam yang lalu
Infografis
Indonesia Demam Pajak,...
Indonesia Demam Pajak, 5 Negara Ini Bebas Pajak
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved