DPR Sorot Status Bandara Halim Perdanakusuma Belum Jelas

JAKARTA - Menanggapi insiden tabrakan antara pesawat Batik Air dengan TransNusa, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M Said mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma. Hal tersebut mengingat status bandara sampai saat ini masih belum jelas.

Politisi dari Partai Golkar itu memandang peran militer masih besar pada landasan penebangan tersebut. Padahal, berdasarkan aturan, penerbangan sipil harus bebas dari militer.

"Kami akan panggil Menteri Perhubungan terkait masalah ini. Sebab, kita tahu Bandara Halim itu sebetulnya juga belum jelas, karena masih ada peran TNI di situ. Padahal, seharusnya bandara reguler atau bandara sipil itu harus bebas dari militer," ujarnya, Selasa (5/4/2016).

Dia mengaku prihatin, dan menduga ada komunikasi yang tidak terjalin antara pihak tower atau Airnav dengan pihak ground handling. "Karena berdasarkan informasi pilot, dia sudah melakukan prosedur dan siap take off. Ini berarti sudah steril untuk terbang. Tapi yang terjadi malah sebaliknya," terang Muhidin.

Selain memanggil Menteri Perhubungan, Komisi V DPR juga akan mendengarkan pendapat pihak-pihak terkait, seperti Airnav maupun PT Angkasa Pura II.

"Ada banyak tangan yang terlibat di sana. Jadi, leader-nya siapa, juga belum tahu. Makanya kami akan perjelas semuanya dalam pekan-pekan ini," tandas Muhidin.