Menhub Jonan Lantik Pudji Hartanto Jadi Dirjen Perhubungan Darat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melantik Pudji Hartanto Iskandar sebagai Dirjen Perhubungan Darat di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (7/4). Pudji Hartanto Iskandar yang lahir pada 24 Agustus 1959 sebelumnya bertugas sebagai Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat dan pernah menjabat sebagai Kakorlantas Polri tahun 2012 - 2014.
Jonan mengatakan, sistem seleksi dan rekrutmen pejabat di Kemenhub bersifat terbuka. Karena itu, pejabat eselon I di lingkungan Kemenhub dapat dimungkinkan berasal dari instansi lain. "Oleh sebab itu, Kemenhub mengusulkan kepada Presiden untuk Dirjen Hubdat salah satunya Pak Pudji," katanya dalam siaran pers yang diterima Sindonews di Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Menurutnya, yang menjadi tugas besar Dirjen Perhubungan Darat, Pudji Hartanto dalam waktu dekat ini antara lain melakukan revisi anggaran tahun 2016; menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan isu sarana angkutan umum berbasis online; dan penyerahan pengembalian pengelolaan terminal tipe A dan jembatan timbang dari pemerintah propinsi kepada pemerintah pusat; serta tugas Dirjen Hubdat sebagai koordinator nasional penyelenggaraan angkutan lebaran.
"Untuk urusan pengelolaan terminal tipe A dan jembatan timbang maka kami mengusulkan ke Kemenpan RB untuk pembentukan balai di 14 provinsi sebagai tindaklanjut pengurusan jembatan timbang, terminal tipe A, dan penyeberangan. Sementara untuk kesiapan angkutan lebaran tahun ini, akan ada penambahan sarana sekitar 3-4%," tandasnya.
Jonan mengatakan, sistem seleksi dan rekrutmen pejabat di Kemenhub bersifat terbuka. Karena itu, pejabat eselon I di lingkungan Kemenhub dapat dimungkinkan berasal dari instansi lain. "Oleh sebab itu, Kemenhub mengusulkan kepada Presiden untuk Dirjen Hubdat salah satunya Pak Pudji," katanya dalam siaran pers yang diterima Sindonews di Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Menurutnya, yang menjadi tugas besar Dirjen Perhubungan Darat, Pudji Hartanto dalam waktu dekat ini antara lain melakukan revisi anggaran tahun 2016; menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan isu sarana angkutan umum berbasis online; dan penyerahan pengembalian pengelolaan terminal tipe A dan jembatan timbang dari pemerintah propinsi kepada pemerintah pusat; serta tugas Dirjen Hubdat sebagai koordinator nasional penyelenggaraan angkutan lebaran.
"Untuk urusan pengelolaan terminal tipe A dan jembatan timbang maka kami mengusulkan ke Kemenpan RB untuk pembentukan balai di 14 provinsi sebagai tindaklanjut pengurusan jembatan timbang, terminal tipe A, dan penyeberangan. Sementara untuk kesiapan angkutan lebaran tahun ini, akan ada penambahan sarana sekitar 3-4%," tandasnya.
(akr)