Naik Super Puma, Jokowi Luncurkan Program Sinergi Ekonomi Rakyat

Senin, 11 April 2016 - 09:29 WIB
Naik Super Puma, Jokowi...
Naik Super Puma, Jokowi Luncurkan Program Sinergi Ekonomi Rakyat
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU dari Pangkalan TNI AU Atang Sandjaja, Kabupaten Bogor menuju Brebes untuk meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat pada hari ini. Program ini bertujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja dan berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara yang ditemui sebelum acara menjelaskan bahwa masing-masing kementerian membuat program yang kemudian akan disinergikan untuk memberikan kesempatan bekerja atau berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan. Salah satunya, program sertifikasi tanah atau lahan bagi para petani melalui Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN serta Bank BUMN.

"Kita bicara ekonomi rakyat. Dan ini banyak semua kementerian melibatkan programnya yg langsung berkaitan dengan rakyat. Ada pak menteri ATR itu bagaimana mempercepat sertifikasi tanah, dari Kementerian Koperasi dan UKM juga ada," katanya di Hotel Aston, Cirebon, Senin (11/4/2016).

Selain itu, program lainnya adalah sinergi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan. Sinergi ini bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan di pedesaan. Program ini merupakan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koperasi dan UKM serta perbankan.

Menurutnya program ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang berada di daerah karena tidak perlu lagi mencairkan kreditnya dengan mendatangi bank-bank di kota, tapi cukup mencairkan melalui penyalur-penyalur yang disebut sebagai agen laku pandai sebagai perpanjangan tangan perbankan di daerah-daerah.

"Pak Tom (Thomas Trikasih Lembong-Menteri Perdagangan) program dari perdagangan, dari sektor keuangan dengan KUR. Di sana ada Bank mandiri, BRI. Bagaimana mereka membina UKM," imbuh dia.

Sementara dijelaskan juga sinergi dalam bidang produksi meliputi sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluh yang akan melibatkan sinergi dua kementerian yaitu Kementan dan Kementerian PUPR.

"Itu ada aplikasinya juga yang bisa memberi complimentary terhadap penyuluhan pertanian. Dengan aplikasi yang bisa 24 jam. Penyuluhnya tidak hanya satu. Ada 116 ribu akun anggota dari penyuluhan pertanian itu. Kalau orang tuanya (petani) enggak punya ponsel, tapi bisa dengan anaknya yang disuruh tanya," ungkap Rudiantara.

Sementara dalam hal pemasaran, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce) melalui pengembangan sarana dan prasarana IT sebagai upaya memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga sampai pada tingkat konsumen.

Contoh aplikasi e-commerse yang digunakan adalah aplikasi info pasar, market place seperti limakilo.id, kumis.com, dan sebagainya. Sinergi pemasaran ini melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Kominfo, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Aplikasi limakilo.id itu misalnya untuk membeli bawang langsung. Selama ini baru Bandung dan Jakarta. Jadi dengan ini petani bisa menjual dengan harga lebih tinggi, konsumen mendapatkan harga lebih murah. Jadi memutus beberapa mata rantai," tandasnya.

Sebagai informasi program ini dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan melibatkan banyak kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementeian Koperasi dan UKM), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
(akr)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5528 seconds (0.1#10.140)