Jokowi Resmikan Program Sinergi Entaskan Kemiskinan

BREBES - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meresmikan "Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat" di Brebes, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan program keroyokan beberapa kementerian dan bank BUMN, dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.

Jokowi mengemukakan program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat tersebut merupakan kerja gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN, swasta, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat untuk memecahkan masalah kesenjangan sosial yang selama ini masih terjadi di Tanah Air. Karena, selama ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bekerja sendiri-sendiri sehingga hasil yang didapat pun tidak maksimal.

"‎Karena kita biasanya kerja sendiri-sendiri, dewe-dewe. Pemda kerja sendiri, Pemprov sendiri, pemerintah pusat sendiri. Ini tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Brebes jadi percontohan pertama untuk kerja sinergi, kerja gotong royong," ujarnya, Senin (11/4/2016).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini, jika seluruh program yang ada di Kementerian dipadukan semua maka hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Dia akan mengecek langsung perkembangan program tersebut agar target keberhasilan yang diinginkan dapat tercapai.

"‎Setelah acara ini akan saya cek sendiri, baik dengan intelijen atau datang langsung. Karena begitu Brebes berhasil, langsung semua kabupaten akan kita kerjakan dengan cara bersama. Ini jadi contoh di kabupaten/kota lain," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, kegiatan yang ada dalam program sinergi ini sejatinya telah berjalan di kementerian masing-masing. Namun, program tersebut dikerjakan sendiri-sendiri. Padahal, persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan satu per satu kementerian.

"‎Kta belum pernah duduk bersama, mendiskusikan, dan datang bersama ke lapangan untuk kemudian me-review kembali bahwa boleh jadi, dan saya yakin persoalan kemiskinan masyarakat kita tidak bisa diselesaikan oleh satu per satu kementerian. Dia harus dikerjakan bersama," terangnya.

Apalagi, lanjut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, berbagai program yang ada di kementerian tersebut kadangkala justru overlap atau juga saling mendukung dengan program kementerian lain.‎ Karena itu, akan jauh lebih optimal jika program tersebut dilebur dan dikerjakan bersama-sama.

"‎Ini bukan program seperti biasanya, kita lihat kegiatan di setiap kementerian terkait, kita satukan ke atas menjadi sebuah program besar. Kami sangat percaya, dengan upaya ini kalau apakah berhasil atau sangat berhasil, atau sedikit berhasil itu akan bermanfaat untuk kita membentuk satu contoh, bagaimana sebenarnya kita harus menghadapi persoalan di masyarakat, terutama kemiskinan dan kesenjangan," pungkasnya.

Patut diketahui, Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan melibatkan banyak kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementeian Koperasi dan UKM), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Program yang akan disinergikan antara lain, program sertifikasi tanah atau lahan bagi para petani melalui Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN serta Bank BUMN, serta sinergi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan.

Selain itu, sinergi dalam bidang produksi meliputi sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluh yang akan melibatkan sinergi dua kementerian yaitu Kementan dan Kementerian PUPR. Dalam hal pemasaran, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce) melalui pengembangan sarana dan prasarana IT.