90 Ribu Pejabat Tak Lapor LHKPN Diduga Terkait Panama Papers
Kamis, 14 April 2016 - 14:29 WIB
90 Ribu Pejabat Tak Lapor LHKPN Diduga Terkait Panama Papers
A
A
A
JAKARTA - Banyak pejabat negara Indonesia yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Maret 2016 yang mencapai 90 ribu orang. Ditengarai oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memiliki keterkaitan dengan daftar nama pejabat RI yang masuk dalam daftar Panama Papers.
Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Soetjipto mengatakan, Panama Papers sangat berkaitan jika coba dibandingkan dengan LHKPN KPK sebagai bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas pejabat negara. Beberapa nama pejabat negara yang masuk dalam dafar tersebut adalah Djan Faridz, Rini Soemarno, Oesman Sapta Odang, dan Rusdi Kirana.
"Meski bukan mayoritas di tengah nama pengusaha, namun para pejabat yang masuk dalam Panama Papers tidak melaporkan LHKPN. Itu cacat integritas," katanya di Kantor Seknas Fitra, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
(Baca Juga: Masuk Daftar Panama Papers, Pejabat RI Didesak Mundur)
Menurutnya LHKPN selama ini hanya dijadikan syarat formalitas agar para pejabat negara dapat lolos menduduki jabatan empuk di pemerintahan. Selama ini, tidak ada investigasi mendalam terkait kepemilikan aset para pejabat negara yang dilaporkan di LHKPN.
"LHKPN hanya dijadikan syarat formalitas, tapi tidak ada investigasi mendalam untuk pejabat yang punya aset itu. Ini PR teman-teman KPK," imbuh dia.
Dia juga menilai sejatinya dibutuhkan penyelidikan secara mendalam mengenai integritas yang dimiliki para pejabat negara. Dengan begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak asal pilih dan memberikan cacat pada penyelenggara negara.
"Ini kita ingin ada reformasi dari LHKPN. Ini jangan jadi syarat administrasi yang formalitas saja. Ini jadi evaluasi bahwa sistem kita buruk dan tidak berkelanjutan," tandasnya.
Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Soetjipto mengatakan, Panama Papers sangat berkaitan jika coba dibandingkan dengan LHKPN KPK sebagai bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas pejabat negara. Beberapa nama pejabat negara yang masuk dalam dafar tersebut adalah Djan Faridz, Rini Soemarno, Oesman Sapta Odang, dan Rusdi Kirana.
"Meski bukan mayoritas di tengah nama pengusaha, namun para pejabat yang masuk dalam Panama Papers tidak melaporkan LHKPN. Itu cacat integritas," katanya di Kantor Seknas Fitra, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
(Baca Juga: Masuk Daftar Panama Papers, Pejabat RI Didesak Mundur)
Menurutnya LHKPN selama ini hanya dijadikan syarat formalitas agar para pejabat negara dapat lolos menduduki jabatan empuk di pemerintahan. Selama ini, tidak ada investigasi mendalam terkait kepemilikan aset para pejabat negara yang dilaporkan di LHKPN.
"LHKPN hanya dijadikan syarat formalitas, tapi tidak ada investigasi mendalam untuk pejabat yang punya aset itu. Ini PR teman-teman KPK," imbuh dia.
Dia juga menilai sejatinya dibutuhkan penyelidikan secara mendalam mengenai integritas yang dimiliki para pejabat negara. Dengan begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak asal pilih dan memberikan cacat pada penyelenggara negara.
"Ini kita ingin ada reformasi dari LHKPN. Ini jangan jadi syarat administrasi yang formalitas saja. Ini jadi evaluasi bahwa sistem kita buruk dan tidak berkelanjutan," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
