Terkait Moratorium Sawit, Perusahaan Sawit Dukung Jokowi
Sabtu, 16 April 2016 - 15:44 WIB
Terkait Moratorium Sawit, Perusahaan Sawit Dukung Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Kemitraan perusahaan kelapa sawit (Indonesia Palm Oil Pledge/IPOP) menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang melakukan moratorium lahan sawit. Keputusan ini dianggap menguntungkan petani sawit, karena sebagai produsen utama kelapa sawit di Indonesia harus ditingkatkan kapasitas dan produktivitasnya.
“Kami menyambut baik pendekatan yang dilakukan pemerintah terkait moratorium kelapa sawit. Kami akan terus mendukung karena inisiatif ini memberi indikator dalam memperkuat pengelolaan sektor pertanian berkelanjutan, seperti Badan Restorasi Gambut dan moratorium kelapa sawit,” ungkap Anita Neville, Vice President Corporate Communications and External Affairs Golden Agri-Resources dalam keterangan pers yang diterima Sindonews, Jumat (15/4/2016).
IPOP sendiri menyatakan ingin berkontribusi menyukseskan moratorium ini melalui aksi dan program nyata yang akan memberi dampak positif bagi kesejahteraan petani sawit.
Untuk itu, Direktur Eksekutif IPOP, Nurdiana Darus mengatakan manajemen IPOP dan KADIN menandatangani ikrar mendukung misi pemerintah, bahwa produktivitas merupakan kunci bagi pembangunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan.
“Kami telah merancang program dan aksi nyata untuk menyelesaikan akar permasalahan mendasar yang dialami petani sawit,” katanya.
(Baca: Ini Alasan Pemerintah Moratorium Lahan Sawit dan Tambang)
Program itu adalah solusi yang dibutuhkan, dengan memetakan kelompok pemangku kepentingan dan momen dari upaya ini dilakukan. Karena untuk mengidentifikasi dan memahami akar permasalahan yang dialami petani sawit. Langkah ini akan menentukan suksesnya dukungan untuk mengatasi permasalahan legal dan teknis, yang akhirnya memungkinkan petani mengimplementasikan praktik berkelanjutan di lapangan.
Hingga saat ini, semua penandatangan ikrar IPOP – Asian Agri, GAR, Wilmar, Cargill, Musim Mas dan Astra Argo Lestari – sangat aktif dalam mengimplementasikan program pemberdayaan petani, baik plasma maupun swadaya yang secara kolektif berkontribusi terhadap 40% minyak sawit Indonesia.
Program pemberdayaan petani tersebut akan terus dilakukan oleh masing-masing perusahaan maupun secara kolektif melalui program pemberdayaan IPOP. Upaya kolektif tentunya akan membawa dampak yang lebih besar terhadap peningkatan produktivitas dan kapasitas petani di Indonesia.
(Baca: Gapki Tunggu Penjelasan Pemerintah Terkait Moratorium Perkebunan Sawit)
“Petani merupakan bagian penting untuk memenuhi permintaan global terhadap kelapa sawit berkelanjutan. Praktik berkelanjutan menciptakan dampak nyata terhadap petani plasma dan swadaya yang didampingi Cargill. Praktik ini terbukti meningkatkan pendapatan, memungkinkan operasional yang lebih efisien, tepat guna, dan menghasilkan panen yang lebih tinggi,” kata John Hartmann, CEO Cargill Tropical Palm.
Dr. Peta Meekers, Director of CSR and Sustainable Development Musim Mas Holdings mengatakan, moratorium ini membantu merefleksikan penggunaan lahan yang ada sekarang dalam mendukung upaya One Map. Hal ini juga akan membuka kesempatan untuk merefleksikan petani sawit dan statusnya dalam sebuah lanskap. “Secara keseluruhan, moratorium ini akan sangat membantu transformasi kelapa sawit dalam keseluruhan rantai pasok.”
Menurut Nurdiana moratorium ini dapat menjadi langkah awal mensinergikan program pemberdayaan petani dari semua pemangku kepentingan terkait upaya mencapai kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.
“Kami menyambut baik pendekatan yang dilakukan pemerintah terkait moratorium kelapa sawit. Kami akan terus mendukung karena inisiatif ini memberi indikator dalam memperkuat pengelolaan sektor pertanian berkelanjutan, seperti Badan Restorasi Gambut dan moratorium kelapa sawit,” ungkap Anita Neville, Vice President Corporate Communications and External Affairs Golden Agri-Resources dalam keterangan pers yang diterima Sindonews, Jumat (15/4/2016).
IPOP sendiri menyatakan ingin berkontribusi menyukseskan moratorium ini melalui aksi dan program nyata yang akan memberi dampak positif bagi kesejahteraan petani sawit.
Untuk itu, Direktur Eksekutif IPOP, Nurdiana Darus mengatakan manajemen IPOP dan KADIN menandatangani ikrar mendukung misi pemerintah, bahwa produktivitas merupakan kunci bagi pembangunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan.
“Kami telah merancang program dan aksi nyata untuk menyelesaikan akar permasalahan mendasar yang dialami petani sawit,” katanya.
(Baca: Ini Alasan Pemerintah Moratorium Lahan Sawit dan Tambang)
Program itu adalah solusi yang dibutuhkan, dengan memetakan kelompok pemangku kepentingan dan momen dari upaya ini dilakukan. Karena untuk mengidentifikasi dan memahami akar permasalahan yang dialami petani sawit. Langkah ini akan menentukan suksesnya dukungan untuk mengatasi permasalahan legal dan teknis, yang akhirnya memungkinkan petani mengimplementasikan praktik berkelanjutan di lapangan.
Hingga saat ini, semua penandatangan ikrar IPOP – Asian Agri, GAR, Wilmar, Cargill, Musim Mas dan Astra Argo Lestari – sangat aktif dalam mengimplementasikan program pemberdayaan petani, baik plasma maupun swadaya yang secara kolektif berkontribusi terhadap 40% minyak sawit Indonesia.
Program pemberdayaan petani tersebut akan terus dilakukan oleh masing-masing perusahaan maupun secara kolektif melalui program pemberdayaan IPOP. Upaya kolektif tentunya akan membawa dampak yang lebih besar terhadap peningkatan produktivitas dan kapasitas petani di Indonesia.
(Baca: Gapki Tunggu Penjelasan Pemerintah Terkait Moratorium Perkebunan Sawit)
“Petani merupakan bagian penting untuk memenuhi permintaan global terhadap kelapa sawit berkelanjutan. Praktik berkelanjutan menciptakan dampak nyata terhadap petani plasma dan swadaya yang didampingi Cargill. Praktik ini terbukti meningkatkan pendapatan, memungkinkan operasional yang lebih efisien, tepat guna, dan menghasilkan panen yang lebih tinggi,” kata John Hartmann, CEO Cargill Tropical Palm.
Dr. Peta Meekers, Director of CSR and Sustainable Development Musim Mas Holdings mengatakan, moratorium ini membantu merefleksikan penggunaan lahan yang ada sekarang dalam mendukung upaya One Map. Hal ini juga akan membuka kesempatan untuk merefleksikan petani sawit dan statusnya dalam sebuah lanskap. “Secara keseluruhan, moratorium ini akan sangat membantu transformasi kelapa sawit dalam keseluruhan rantai pasok.”
Menurut Nurdiana moratorium ini dapat menjadi langkah awal mensinergikan program pemberdayaan petani dari semua pemangku kepentingan terkait upaya mencapai kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.
(ven)
Lihat Juga :
