Jokowi Sebut Masyarakat Belum Melek Akses Keuangan
Jokowi Sebut Masyarakat Belum Melek Akses Keuangan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia masih belum melek terhadap akses keuangan. Bahkan, hasil survei nasional terhadap tingkat literasi keuangan pada 2013 tercatat bahwa hanya 21,84% masyarakat Indonesia yang tingkat literasi keuangannya baik.
Jokowi menyebutkan, dari 977 lembaga keuangan yang ada di Tanah Air belum bisa menjangkau ke seluruh masyarakat Indonesia. Data tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepemilikan rekening di bank, serta kepemilikan tabungan di lembaga keuangan formal.
"Hanya 21,84% penduduk Indonesia yang literasi keuangan atau tingkat keuangannya, keterampilan, keyakinan pada lembaga keuangan serta produk jasa itu terkategori baik," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Jokowi mengungkapkan, tingkat inklusi keuangan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lain di lingkungan ASEAN. Tingkat inklusi keuangan di Singapura mencapai 96%, Malaysia 81%, dan Thailand 78%.
"Kita masih rendah sekali, dan rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi penyebab rendahnya tingkat inklusi keuangan," imbuh dia.
Sebab itu, sambung mantan orang nomor satu di DKI Jakarta ini, literasi keuangan di masyarakat harus diimbangi dengan langkah terobosan. Misalnya, perluasan jangkauan layanan perbankan dan lembaga keuangan formal, dengan memperhatikan karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.
"Terobosan pelayanaan seperti Teras Kapal BRI yang tahun lalu sudah kita luncurkan, peningkatan kapasitas masyarakat terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak menjadi layak, dari yang unbankable jadi bankable dalam memberikan layanan keuangan," tuturnya.
Selain itu, dibutuhkan kebijakan yang mendukung keuangan inklusif seperti peningkatan akses layanan keuangan terutama terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Terakhir, perlindungan konsumen yang menyangkut jaminan rasa aman untuk berinteraksi dengan inklusi keuangan dan dalam pemanfaatan produk-layanan jasa keuangan. Persiapan ini kami harapkan bisa ditindaklanjuti Menko Perekonomian," tandas Jokowi.
Jokowi menyebutkan, dari 977 lembaga keuangan yang ada di Tanah Air belum bisa menjangkau ke seluruh masyarakat Indonesia. Data tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepemilikan rekening di bank, serta kepemilikan tabungan di lembaga keuangan formal.
"Hanya 21,84% penduduk Indonesia yang literasi keuangan atau tingkat keuangannya, keterampilan, keyakinan pada lembaga keuangan serta produk jasa itu terkategori baik," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Jokowi mengungkapkan, tingkat inklusi keuangan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lain di lingkungan ASEAN. Tingkat inklusi keuangan di Singapura mencapai 96%, Malaysia 81%, dan Thailand 78%.
"Kita masih rendah sekali, dan rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi penyebab rendahnya tingkat inklusi keuangan," imbuh dia.
Sebab itu, sambung mantan orang nomor satu di DKI Jakarta ini, literasi keuangan di masyarakat harus diimbangi dengan langkah terobosan. Misalnya, perluasan jangkauan layanan perbankan dan lembaga keuangan formal, dengan memperhatikan karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.
"Terobosan pelayanaan seperti Teras Kapal BRI yang tahun lalu sudah kita luncurkan, peningkatan kapasitas masyarakat terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak menjadi layak, dari yang unbankable jadi bankable dalam memberikan layanan keuangan," tuturnya.
Selain itu, dibutuhkan kebijakan yang mendukung keuangan inklusif seperti peningkatan akses layanan keuangan terutama terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Terakhir, perlindungan konsumen yang menyangkut jaminan rasa aman untuk berinteraksi dengan inklusi keuangan dan dalam pemanfaatan produk-layanan jasa keuangan. Persiapan ini kami harapkan bisa ditindaklanjuti Menko Perekonomian," tandas Jokowi.
(izz)
Explore More