Jokowi Akan Bahas Patimban Bersama Jepang
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan menyebutkan, pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, membutuhkan total investasi sekitar Rp40 triliun. Saat ini, baru Jepang yang siap memberikan pinjaman ke pemerintah untuk membangun pelabuhan ekspor impor itu.
Mengenai pendanaan dari Jepang, kata Jonan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar hal tersebut dapat dinegosiasikan yang terbaik bagi kepentingan Indonesia. Jepang pun harus mengetahui bahwa pelabuhan tersebut nantinya akan sepenuhnya milik pemerintah Indonesia.
“Kalau disetujui akan jadi pelabuhan milik pemerintah Indonesia sepenuhnya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menambahkan, Presiden Jokowi telah menekankan agar pemerintah tidak mengikuti pola-pola lama dan hanya mengikuti kemauan si penyokong dana, dalam hal ini pemerintah Negeri Sakura. Jokowi menginginkan agar Menteri Perhubungan dapat melakukan negosiasi sedetail mungkin dengan memastikan hal tersebut dapat menguntungkan Indonesia.
(Baca: Dihentikan JK, Jokowi Geser Pelabuhan Cilamaya ke Patimban)
"Karena Presiden tidak mau kita hanya nurut saya dan mendapatkan sesuatu seperti dalam pola-pola lama. Harus dilakukan negosiasi yang fight, dan Presiden sudah memerintahkan Seskab untuk mempersiapkan Perpres tersebut," imbuh dia.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, persoalan tersebut juga akan disinggung Presiden Jokowi dalam rencana kunjungan kenegaraan ke Jepang pada akhir Mei 2016.
"Apalagi Bapak Presiden rencananya pada 26-27 Mei akan melakukan kunjungan ke Jepang, tentunya pasti dalam pertemuan dengan pimpinan Jepang ini pasti akan jadi pertanyaan," pungkasnya.
Mengenai pendanaan dari Jepang, kata Jonan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar hal tersebut dapat dinegosiasikan yang terbaik bagi kepentingan Indonesia. Jepang pun harus mengetahui bahwa pelabuhan tersebut nantinya akan sepenuhnya milik pemerintah Indonesia.
“Kalau disetujui akan jadi pelabuhan milik pemerintah Indonesia sepenuhnya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menambahkan, Presiden Jokowi telah menekankan agar pemerintah tidak mengikuti pola-pola lama dan hanya mengikuti kemauan si penyokong dana, dalam hal ini pemerintah Negeri Sakura. Jokowi menginginkan agar Menteri Perhubungan dapat melakukan negosiasi sedetail mungkin dengan memastikan hal tersebut dapat menguntungkan Indonesia.
(Baca: Dihentikan JK, Jokowi Geser Pelabuhan Cilamaya ke Patimban)
"Karena Presiden tidak mau kita hanya nurut saya dan mendapatkan sesuatu seperti dalam pola-pola lama. Harus dilakukan negosiasi yang fight, dan Presiden sudah memerintahkan Seskab untuk mempersiapkan Perpres tersebut," imbuh dia.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, persoalan tersebut juga akan disinggung Presiden Jokowi dalam rencana kunjungan kenegaraan ke Jepang pada akhir Mei 2016.
"Apalagi Bapak Presiden rencananya pada 26-27 Mei akan melakukan kunjungan ke Jepang, tentunya pasti dalam pertemuan dengan pimpinan Jepang ini pasti akan jadi pertanyaan," pungkasnya.
(ven)