Konsumsi Ikan Rendah, Rizal Ramli Sentil Kebijakan Menteri Susi

Selasa, 03 Mei 2016 - 14:06 WIB
Konsumsi Ikan Rendah,...
Konsumsi Ikan Rendah, Rizal Ramli Sentil Kebijakan Menteri Susi
A A A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai, kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal unreported unregulated fishing/IUU fishing) yang dikampanyekan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan hal yang sangat positif. Kerugian negara dari sektor perikanan yang sebelumnya mencapai puluhan miliar dolar kini semakin berkurang.

Dia mengatakan, hasil tangkapan ikan nelayan tradisonal yang sebelumnya hanya sedikit kini meningkat hampir dua kali lipat. "Contohnya di Sibolga yang tadinya (tangkapan ikan) satu hari hanya 200 ton sekarang sehari 400 ton," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

(Baca Juga: Potensi Perikanan RI Terbesar Tersimpan di Wilayah Ini)

Sayangnya, sambung mantan Menko bidang Perekonomian ini, langkah tersebut belum diimbangi dengan kebijakan lain guna mengurangi dampak dari stok ikan yang berlimpah tersebut. Akibatnya, harga ikan hasil tangkapan nelayan di dalam negeri saat ini turun.

"‎Ikan banyak sekali sekarang di dalam negeri. Ikan segar di Jakarta yang biasanya jarang, sekarang banyak sekali, tetapi akibatnya harga ikan turun," imbuh dia.

Menurutnya, hal tersebut tentu tidak bagus untuk nelayan dan justru membuat mereka rugi. Oleh sebab itu, mantan Kepala Bulog ini berpikir untuk mencarikan solusi agar kebijakan IUU fishing tetap jalan, namun harga ikan tetap tinggi sehingga tidak merugikan nelayan.

Salah satunya, Menteri Susi diminta untuk lebih mengintensifkan kampanye gemar makan ikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, pihaknya juga berpikir untuk menggenjot ekspor komoditas ikan ke luar negeri.

"‎Kami minta ibu susi, sudah kampanye sih. Tapi kami minta tingkatkan, kampanye supaya orang Indonesia lebih banyak makan ikan karena protein banyak dan tidak ada risiko kanker. Kedua, bagaimana ekspor ikan legal bisa ditingkatkan dan kalau ilegal kita tidak tolerir," pungkasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
KKP Segel Lahan Proyek...
KKP Segel Lahan Proyek Reklamasi di Batam
Menteri KKP Kasih Bocoran...
Menteri KKP Kasih Bocoran 3 Potensi Investasi ke Pelaku Usaha
KKP Workshop Penyuluh...
KKP Workshop Penyuluh Perikanan untuk Kembangkan Informasi
Disrupsi Data Perikanan
Disrupsi Data Perikanan
Kementerian Kelautan...
Kementerian Kelautan dan Perikanan Berhentikan Dirjen Perikanan Tangkap
KKP Pertegas Komitmen...
KKP Pertegas Komitmen Perkuat Pengawasan pada Momentum Hari Internasional Anti IUU Fishing
Berita Terkini
OPEC+ Sepakat Tambah...
OPEC+ Sepakat Tambah Produksi Mulai Agustus, Harga Minyak Drop Lebih 1%
53 menit yang lalu
Pemerintah Perkuat Perdagangan...
Pemerintah Perkuat Perdagangan Karbon Kehutanan demi Tingkatkan Kepercayaan Pasar
1 jam yang lalu
Pertamina Regional Jawa...
Pertamina Regional Jawa Rampungkan Restorasi Mangrove Pantai Utara Jawa
1 jam yang lalu
Tunggu Penerbitan PP,...
Tunggu Penerbitan PP, Pemerintah Godok Aturan Enam KEK Baru
2 jam yang lalu
Di Bawah Naungan Danantara,...
Di Bawah Naungan Danantara, Pegadaian Siap Akselerasi Ekosistem Bank Emas ke Kancah Internasional
2 jam yang lalu
JPMorgan Peringatkan...
JPMorgan Peringatkan Risiko Baru MicroStrategy
2 jam yang lalu
Infografis
7 Dosa Kebijakan Nicolas...
7 Dosa Kebijakan Nicolas Maduro: Akar Kehancuran Ekonomi dan Sosial Venezuela
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved